jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta isu yang menyebutkan Bintara Pembina Desa (Bibansa) ikut memengaruhi pilihan politik warga agar tidak digembar-gemborkan. Isu tersebut dianggapnya telah selesai setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Seandainya saya menemukan Babinsa melakukan penyimpangan, panglima TNI akan mengambil langkah hukum," terangnya di Base Ops Lapangan Udara Halim, Jakarta Timur, Minggu (8/6).
Sebagaimana diatur dalam perundangan pidana militer, Moeldoko menjelaskan, anggota yang melanggar bisa dikenai sanksi baik berupa administrasi ataupun disiplin.
Ia pun berpesan kepada seluruh anggota Babinsa agar tetap bekerja maksimal dan tegar dalam menjalani tugas, meski diterpa isu negatif seperti saat ini. Di sisi lain, ia juga mengingatkan larangan bagi anggota Babinsa melakukan penyimpangan sekecil apapun.
"Seluruh tanggung jawab ada di pundak Panglima TNI," tutupnya. (wid/rmol)
BACA JUGA: Forum Honorer K2 Sisir Data Bodong
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Disarankan Bekukan Babinsa demi Netralitas TNI
Redaktur : Tim Redaksi