jpnn.com - JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menilai langkah TNI AD menghukum personil Babinsa yang melakukan pendataan preferensi warga pada Pemilu Presiden 2014 tidak substansial. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak membuktikan netralitas TNI Polri.
"Harus dipahami kemungkinan mobilisasi Babinsa untuk kepentingan calon bukan hanya di Jakarta. tapi ada informasi di daerah juga terjadi," kata Al Araf kepada wartawan di kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Minggu (8/6).
BACA JUGA: Mantan Danpuspom Harapkan SBY Buka Suara soal Pemberhentian Prabowo
Menurutnya, satu-satunya yang bisa menjamin netralitas TNI adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia meminta Presiden mengeluarkan kebijakan tegas yang dapat memastikan TNI bersikap netral.
"Misalnya, presiden secara tegas memerintahkan semua fungsi Babinsa dihentikan," ujarnya.
BACA JUGA: Benarkan Surat DKP, Mantan Komnas HAM Sebut Prabowo Harus Diadili
Araf menilai, tugas Babinsa sebenarnya tidak terlalu krusial karena beririsan dengan Polri dan perangkat desa. Karena itu, pembekuan sementara Babinsa tidak akan banyak berpengaruh.
Lebih lanjut Al Araf mengatakan bahwa prioritas SBY seharusnya adalah memastikan TNI/Polri untuk netral. Pasalnya, presiden dua periode itu belum bersih dari kecurigaan masyarakat. Apalagi mengingat statusnya sebagai ketua umum partai politik.
BACA JUGA: Mantan Anggota Komnas HAM: Penculikan Aktivis Pelanggaran HAM Berat
"Ada kecurigaan terhadap Presiden SBY dengan politik ganda. SBY menjelaskan TNI netral di belakang publik, SBY justru memerintahkan TNI tidak netral dan memilih salah satu capres untuk mengamankan dirinya ketika beliau turun," ucapnya.
Seperti diketahui, anggota Babinsa TNI Koptu Rusfandi telah dinyatakan bersalah karena melakukan pendataan preferensi warga di pilpres 2014. Atas perbuatannya, Rusfandi dihukum kurungan selama 21 hari.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Junjung Filsafat Mikul Dhuwur Mendhem Jero
Redaktur : Tim Redaksi