JAKARTA – Dinamika rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah, sempat menyebut nama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso sebagai calon wakil presiden MegawatiNama panglima disodorkan oleh beberapa pengurus DPD di Jawa
BACA JUGA: Masih Ada 14 TKI Terjebak di Gaza
Namun, jenderal asal Solo itu dengan tegas menolak”Saya berterima kasih
BACA JUGA: KPK Semangati Kepala Daerah
Tapi, saya ini prajuritBACA JUGA: Mabes Polri Mutasi 25 Jenderal
Rapat pimpinan kali ini diikuti 166 perwira tinggi TNI dari semua kesatuanRapim berlangsung pukul 09.00 hingga 16.30Panglima yang didampingi tiga kepala staf menjelaskan, masih banyak tugas yang harus dikerjakan sebagai pimpinan TNIMisalnya, memperbaiki sistem pelaporan anggaran TNI yang masih dinilai disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Memperbaiki itu sulit lhoSebab, luas sekali dan banyak sekali barang yang kita milikiAda kapal perang, ada rudal, banyak sekali,” ujar alumnus Akabri 1975 itu
Sebelum habis masa tugasnya, panglima bertekad laporan keuangan TNI tak lagi dianggap disclaimer oleh BPK”Tadi saya sudah omong-omong dengan tiga kepala stafPokoknya, sebelum kita pensiun harus bisaApalagi, rata-rata angkatan kita samaJadi, pensiunnya juga bareng-bareng,” ujarnya disambut tawa tiga kepala staf, KSAD Jenderal TNI Agustadi S.P., KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, dan KSAU Marsekal Subandrio.
Untuk memperbaiki penataan anggaran TNI, panglima mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK dan BPKMereka akan memberikan materi bagi prajurit agar manajemen penganggaran menjadi lebih tertib dan efisien”Saya sudah bertemu dan bicara dengan Pak Antasari Azhar, ketua KPKItu kunjungan courtesy callBanyak yang kita bicarakanMisalnya mengisi laporan, itu kan masih perlu bimbingan,” katanya
Jika ditemukan penyimpangan, TNI tak segan-segan meminta bantuan KPK”Nanti dikoordinasikan melalui Inspektorat Jenderal TNI,” katanya
Menjelang pemilu, panglima menegaskan tidak akan membantu atau tunduk kepada para mantan jenderal yang maju sebagai calon presiden atau calon legislatif”Mereka itu bukan anggota TNI lagiNamanya purnawirawanSecara struktural mereka tidak bisa mengatur saya sebagai panglima TNI,” katanya.
Mantan KSAD itu juga sudah minta agar Bawaslu dan KPU mengawasi anggota TNI maupun purnawirawan yang menyeret TNI ke jalur politik”Misalnya ada TNI yang sudah pensiun, tapi masih pakai gambar saat masih menjabatAtau pasang poster di dekat asrama atau markas anak-anakItu harus dilaporkan, ” katanya
Sebagai pimpinan TNI, dirinya terus mengingatkan seluruh anggota TNI tentang netralitas TNI dalam pemilu”Seperti salat Jumat itu, kita selalu diingatkan tentang surga dan nerakaJadi, prajurit juga diingatkan terus agar netral,” katanya
Panglima lantas meminta contoh buku saku netralitas TNI yang harus dikantongi di setiap saku kiri prajurit”Ini harus dibaca dan diamalkan,” katanya sambil mengacungkan buku kecil warna putih itu(rdl/el)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI-AU Selidiki Bangkai Pesawat
Redaktur : Tim Redaksi