jpnn.com, JAKARTA -
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko WidodoWakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi menyatakan, konsultasi tersebut dalam konteks hubungan antarlembaga dan menjelaskan apa tujuan serta yang sudah dilakukan mereka selama ini.
“Kami berharap dapat mengomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke presiden,” kata politikus Partai Nasdem ini di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).
BACA JUGA: Masa Jabatan Hampir Berakhir, Sri Sultan Menghadap Jokowi
Menurutnya, ini hanya pertemuan biasa dan lazim antarlembaga DPR dan kepresidenan. Kebetulan saja, kata dia, hari ini ada persoalan Pansus Hak Angket KPK.
Adapun hal yang akan dibicarakan juga merupakan hal-hal normatif, termasuk tugas dan apa yang sudah dikerjakan Pansus Hak Angket KPK.
Taufiqulhadi lantas membantah upaya menemui presiden itu agar orang nomor satu di Indonesia itu ikut menyetujui rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pansus.
BACA JUGA: Yuk Intip, Kahiyang Ayu Lakukan Foto Prewedding
“Ah tidak ada itu. Karena saya yakin presiden punya perspektif sendiri, jadi ini dalam rangka konsultasi biasa saja,” ungkapnya.
Sekali lagi, Taufiqulhadi membantah ini merupakan upaya Pansus melobi Jokowi. Menurut dia, lobi tidak harus dilakukan dalam rapat konsultasi.
“Karena kalau lobi itu memang ada, tidak harus terbuka,” ujarnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Benny K Harman Sebut Sikap KPK Bukan jadi Rujukan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Paradigma Pertanian Harus Diubah
Redaktur & Reporter : Boy