jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa membantah kunjungan ke Mabes Polri sebagai upaya meminta perlindungan kepada Korps Bhayangkara.
"Tidak ada pansus meminta perlindungan," tegas Agun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
BACA JUGA: Pansus Angket KPK: Kalau tidak Didukung, Hancurlah Kami
Dia menjelaskan, pansus itu ke depan akan menjalankan tugas dan kewenangan.
Nah, di publik justru terjadi pro dan kontra. Ini harus dikanalisasi.
BACA JUGA: Hak Angket KPK Sudah Melawan Nalar Publik
Bila sampai suatu ketika terjadi benturan ini akan mengganggu tugas-tugas pansus.
Jadi, pansus meminta tolong kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan pengamanan supaya tidak terjadi benturan.
BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Serahkan 45.111 Suara Tolak Angket KPK
Sehingga angket ini berjalan sesuai perundang-undangan.
"Kami minta Bapak (Kapolri) memberikan peran yang mendukung pansus angket agar efektif perjalanannya," katanya.
Lebih lanjut Agun mengatakan, apa yang dilakukan pansus sekarang mengarah kepada tujuan pembentukan angket dalam menjalankan fungsi penyelidikan terhadap keberadaan dan tugas yang sudah dijalankan KPK.
Langkah hulunya, pansus sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga resmi yang punya kewenangan audit terhadap pengelolaan pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
"Sampai kinerjanya (KPK) seperti apa itu (auditnya) kami dapatkan," katanya.
Pansus juga bergerak ke sisi hilir. Yakni sudah menemui sejumlah orang yang bersentuhan langsung dlm proses tugas-tugas yang dijalankan KPK.
Pansus mendatangi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk mengetahui sampe sejauh mana pelaksanaannya itu dan korelasinya dengan hukum acara, hak-hak asasi asasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang mereka jalankan.
"Dari hulu kita bergerak, dari hilir kita bergerak, cukup banyak data informasi yang didapatkan," katanya.
Menurut dia, sejumlah fakta yang didapat akan diuji dalam forum yang bakal digelar pansus. Sehingga dari situ akan mendapatkan dari hulu dan hilirnya.
Nah, kemudian pansus menyambangi Mabes Polri untuk berkoordinasi lebih kepada bagaimana pansus ini berjalan dan bekerja efektif.
Polisi memberikan peran untuk pengamanan karena pihaknya tidak berharap keberadaan pansus ini menuai pro dan kontra di publik.
"Tapi, kalau terjadi kami koordinasi dengan polisi," tegasnya.
Pansus kemudian mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini untuk berkoordinasi dan berkomunikasi meminta informasi soal aturan menjalankan fungsi-fungsi penuntutan.
Sebab, dalam menjalankan tugas mewakili negara tentu ada etika dan kode etik.
"Kami koordinasi juga dengan Komisi III yang mereka tahu ada kode etik pimpinan, apakah para penyidik KPK ini punya kode etik," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Tolong Undang Pansus Angket KPK Minum Teh di Istana
Redaktur & Reporter : Boy