jpnn.com - JAKARTA - Kesatuan tekad di dalam Pansus Angket Pelindo II DPR, lama kelamaan tergerus juga. Perwakilan fraksi-fraksi di pansus yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka itu mulai terpecah.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai persoalan maupun tanda-tanda perpecahan di internal pansus itu sudah diprediksi sebelumnya.
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer K2 Batal, DPR Ancam Interpelasi Pemerintah
Oke, awalnya pansus dibentuk dengan itikad baik semua fraksi yang ada di DPR. Namun kian ke sini, kepentingan fraksi tertentu semakin tercium fraksi lain.
"Sejak awal memang Pansus Pelindo II itu tak penting. Dipaksakan saja itu pansus. Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" ujar Pangi di Jakarta, Selasa (3/11).
BACA JUGA: Cieee... Badrodin Minta Taruna TNI dan Polri Pelihara Ikatan Batin
Dia mengatakan, sah-sah saja DPR membentuk pansus karena hal itu merupakan hak mereka. Namun, kalau pansus "masuk angin" hal itu akan semakin membuat lembaga DPR semakin hancur sedikit demi sedikit.
Pansus, imbuh Pangi, tidak punya proses penyelidikan yang kuat. Sebaliknya Polri yang telah menangani kasus Pelindo
sejak awal seharusnya didukung penuh untuk menuntaskan secara hukum. "Bareskrim kan sudah selidiki itu kasus.
Polri punya data. Sebaiknya diserahkan saja ke Polri dan tak perlu pansus," katanya.
BACA JUGA: Dugaan Suap Dewie Limpo, KPK Garap Pegawai Kementerian ESDM
Karena proses politik di DPR, kata Pangi, proses penyelidikan hukum yang dilakukan Polri jadi terhambat. Bahkan proses politik yang ada di pansus akan mematikan perjuangan proses hukum selama ini.
"Proses hukum akan mati kalau proses politik terjadi. Tinggal menunggu seperti apa nanti rekomendasi pansus," katanya.
Pangi mengungkapkan juga, sejumlah fraksi yang menempatkan perwakilannya di Pansus Pelindo sudah mulai mencium arah rekomendasi pansus. Oleh karena itu, sejumlah fraksi berbalik arah menyatakan pansus itu tak penting lagi.
"Saya menduga PKS dan Demokrat hanya dimanfaatkan saja. Itu yang dicurigai. Tidak menguntungkan juga bagi mereka pansus dilanjutkan. Pansus Pelindo hanya sebagai sapi perahan. Ini permainan politik kelas tinggi. Ujungnya ya siapkan calon untuk pengganti RJ Lino dan selanjutnya lengserkan Meneg BUMN Rini Soemarno," tuturnya.
Kata Pangi, Pelindo II dan Meneg BUMN merupakan instansi paling basah. Dengan adanya pergeseran di kementerian BUMN dan Pelindo II maka partai politik bisa meningkatkan pundi-pundinya untuk Pemilu 2019 mendatang.
"Untuk melakukan pergeseran di Pelindo dan Menteri BUMN membutuhkan dukungan politik maka dibentuklah pansus. Sekalian pembenaran. Tapi keburu fraksi yang awalnya berjuang di sana mencium aroma tidak sedap makanya mereka protes. Tujuan pansus tak lagi memperbaiki tata kelola BUMN tapi untuk tujuan tertentu," pungkas Pangi. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Telusuri Jejak Swasta di Skandal Suap Kabupaten Muba
Redaktur : Tim Redaksi