jpnn.com - JAKARTA - Suara pesimistis masih berkumandang menyikapi keberadaan panitia khusus hak angket Pelindo II. Dianggap kental nuansa politis, pansus yang dipimpin politikus cantik dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka ini diprediksi bernasib sama dengan pansus kasus Century.
Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam memandang, Pansus Pelindo II tidak akan menghasilkan suatu keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.
BACA JUGA: Wahai Panglima TNI... Kata Pengamat Ini, Maaf Saja Tak Cukup
"Sejak awal, nuansa politis sangat kentara. Saya pesimistis pansus itu bisa menghasilkan keputusan sesuai harapan publik. Pembentukan pansus itu pun terkesan terburu-buru. Tidak tahu apa yang dikejar," ujar Firdaus, di Jakarta, Kamis (5/11).
Firdaus menyamakan pansus Pelindo II dengan pansus Century beberapa tahun lalu, yang hingga kini tak jelas rimbanya. "Pansus Century hanya panas di awal, namun berakhir tanpa hasil," tandasnya.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Revolusi Mental Kok Dianggap Gagal Total, Bagaimana Nih...
Menurutnya, pansus Pelindo tak akan jauh beda dengan pansus Century. Sebab, di dalam pansus yang muncul pasti kepentingan sekelompok elite tertentu karena memang tujuannya demikian. "Tak mengherankan publik bersikap apatis dengan keberadaan pansus Pelindo II," imbuh Firdaus.
Publik tak lagi berpikir bahwa Pansus Pelindo mampu membongkar kasus besar, karena hanya diarahkan sesuai kepentingan segelintir elite.
BACA JUGA: Bukan karena Asap Jokowi Batal Ke San Francisco, tapi...
"Pansus Pelindo II akan bergulir menjadi bola liar yang terus mengambang. Nasibnya akan sama seperti pansus Century. Saya kira publik tak perlu berharap banyak," katanya.
Firdaus bahkan menilai, seri terbaru perjalanan sejarah DPR akan diuji di pansus Pelindo II ini. Karena menurutnya, tidak tepat ketika DPR menemukan suatu kasus di BUMN seperti Pelindo II, langsung membentuk pansus.
Ketidaktepatan Pansus Pelindo juga terlihat dari kinerja pansus selama ini yang terkesan membidik Dirut-nya RJ Lino, meski ada target orang lain juga. Hal itu akan membuat preseden yang buruk kinerja pansus.
"BUMN kita kan ada ratusan jumlahnya. Kalau separuh saja bermasalah, DPR langsung bentuk pansus. Kalau sudah begitu DPR berubah saja jadi lembaga pansus," sindir Firdaus. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Antisipasi Dana Desa Dimanfaatkan Bagi Kepentingan Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi