jpnn.com - SURABAYA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi dana desa disalahgunakan kepala daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 yang digelar secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.
Antisipasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan, mengidentifikasi daerah mana saja yang menggelar pilkada.
BACA JUGA: Biaya Pesta Ultah Istri Jero Wacik Rp 600 Juta Dibayar Pakai Uang Negara
"Sudah kami identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras," ujar Marwan, Kamis (5/10).
Selain melakukan identifikasi, saat ini kata Marwan, juga telah ada petugas pengawasan penyaluran dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.
BACA JUGA: Soal Pengusutan Korupsi Pelindo II, Ini Janji KPK
"Pengawasannya tentu kami punya fasilitator yang sudah diluncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kami luncurkan. Maka melalui mereka itulah pengawasannya kami lakukan," ujar Marwan.
Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap ke dua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.
BACA JUGA: Dihadapan Pemimpin Media, Kapolri Anggap Surat Edaran Itu Hal Biasa
"Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi. Dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun," ujar Marwan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baguna Memang Berguna, Ini Buktinya
Redaktur : Tim Redaksi