Pantai Gading Usir Dubes Inggris dan Kanada

ABIDJAN - Kali pertama setelah kepemimpinannya tidak diakui dunia, Laurent Gbagbo mengambil langkah politikKemarin (7/1), incumbent 65 tahun itu mengusir duta besar Inggris dan Kanada dari Pantai Gading

BACA JUGA: 16 Ribu WNI Bermasalah di Luar Negeri

Alasannya, diplomat-diplomat yang dia tunjuk sudah lebih dulu tidak diakui di negara-negara tersebut.

Keputusan Gbagbo itu disampaikan jubir pemerintahannya, Ahoua Don Mello, lewat selembar dokumen"Menerapkan prinsip timbal-balik, pemerintah menginstruksikan kepada Duta Besar Inggris Nicholas James Westcott dan Duta Besar Kanada Marie Isabelle Massip untuk meninggalkan negeri ini," ungkapnya mengutip keterangan tertulis Gbagbo, seperti dilansir Agence France-Presse.

Sampai saat ini, Westcott dan Massip masih memiliki hak-hak diplomatik penuh dan kekebalan hukum layaknya dubes aktif

BACA JUGA: Rockhampton Bagai Kota Mati

Menurut Mello, pemerintahan Gbagbo baru akan mencabut seluruh hak dan kekebalan dua diplomat asing itu begitu mereka angkat kaki dari Pantai Gading"Atau, jika mereka tetap ngotot bertahan di sini sampai batas waktu yang kami tentukan," ujarnya tanpa menyebut deadline yang dimaksud.

Akhir bulan lalu, Inggris dan Kanada menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui seluruh diplomat dan utusan yang ditunjuk Gbagbo sebagai utusan Pantai Gading

BACA JUGA: Kristen Koptik Mesir Siapkan Natal

Saat itu, dua negara sekutu Amerika Serikat (AS) tersebut menegaskan, mereka hanya akan mengakui diplomat-diplomat baru yang ditunjuk presiden terpilih, Alassane Ouattara.

"Pemerintah Inggris hanya mengakui Ouattara sebagai presiden Pantai GadingKami tidak akan mempedulikan keputusan atau pernyataan penguasa lain," terang Kementerian Luar Negeri Inggris di London dalam pernyataan tertulis akhir pekan laluKanada malah lebih tegasSecara verbal, Menteri Luar Negeri Lawrence Cannon menyatakan bahwa Kanada tidak mengakui pemerintahan Gbagbo.

Kemarin, London dan Ottawa mereaksi keras pengusiran Westcott dan MassipDengan berang, pemerintahan Perdana Menteri (PM) David Cameron dan PM Stephen Harper mengecam keputusan GbagboTapi, mereka kembali menegaskan bahwa hanya keputusan yang diambil Ouattara lah yang akan berlaku dalam hubungan diplomatik masing-masing negara dengan Pantai Gading.

Bersamaan dengan itu, Ouattara yang mengendalikan pemerintahan dari Hotel Golf di Kota Abidjan menyerukan kepada pasukan khusus Afrika Barat di Pantai Gading untuk melancarkan operasi anti-kekerasanPolitikus 69 tahun itu menugaskan pasukan elite menangkap Gbagbo tanpa perlawananDengan demikian, karut-marut politik Pantai Gading akan bisa diurai.

"Bila perlu, pasukan elite Afrika Barat boleh menggunakan sedikit kekuatan militer untuk menangkap Gbagbo dan membawa dia keluar dari benteng pertahanannyaKekuatan militer yang sah bukanlah kekerasan," tandas Ouattara Kamis lalu (6/1) seperti dilansir Associated PressMenurut dia, aksi "penculikan" semacam itu pernah diterapkan di negara-negara Afrika lain serta Amerika Latin, dan terbukti sukses(hep)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gbagbo Rancang Perkosaan Massal