jpnn.com - JAKARTA - Komite etik untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan menindaklanjuti dugaan tentang adanya salah satu calon ketua umum di partai berlambang beringin hitam itu yang mencatut nama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Komite Etik, Lawrence Siburian menyatakan, pihaknya sudah mendapat cukup informasi untuk menggarap kasus pencatutan itu.
"Pasti (ada tindak lanjut, red). Kami dari media cetak elekronik sudah mendapat info itu. Itu salah satu yang akan kami rapatkan di Bali nanti," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/5).
BACA JUGA: Bela Akom, Bamsoet Ancam Komite Etik
Sebelumnya, media ramai memberitakan tentang Setya Novanto yang mengklaim telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Namun, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi membantahnya.
Menurut Lawrence, jika kasus itu sudah memenuhi syarat maka majelis kode etik akan mengadilinya. “Kita lihat nanti, tapi sudah masuk materi komite etik yang akan kita bahas di Bali," jelasnya.
BACA JUGA: Bahaya! Munaslub Golkar 2016 Rawan Digugat
Laurence menjelaskan, ada tiga kategori sanksi bagi calon ketua umum Golkar yang melanggar kode etik. Untuk kategori ringan berarti mendapat teguran tertulis.
Sementara sanksi untuk pelanggaran kategori sedang adalah dilarang mengikuti kegiatan-kegiatan calon ketua umum sebelum pemilihan, seperti kampanye. “Untuk sanksi berat adalah didiskualifikasi,” katanya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: KPAI Akui Kepedulian Jokowi soal Perlindungan Anak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengaku Orang Kampung, Akom Disambut Meriah
Redaktur : Tim Redaksi