jpnn.com, JAKARTA - Partai Golongan Karya langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca penahanan Ketua Umum Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan pelaksana tugas (plt) Ketua Umum menjadi agenda pertama yang akan diputuskan Partai Golkar.
Sejumlah nama berpeluang menjadi plt Ketum Partai Golkar, menyusul nasib Setya Novanto yang menjadi tahanan KPK.
BACA JUGA: Saran Pengamat, 3 Tokoh Ini Jangan jadi Ketum Golkar
Namun Setnov selaku Ketum juga telah mengambil haknya dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar.
Jika tidak ada aral melintang, penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung hari ini.
BACA JUGA: Papa Novanto Bisa Ditahan Sampai 120 Hari
Munculnya nama Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
Agung menyebut bahwa Idrus menyampaikan langsung pada dirinya, bahwa dirinya sudah mendapat mandat dari Setnov untuk menjabat posisi Plt Ketum.
BACA JUGA: Diperiksa, Papa Novanto Terbangun Lalu Tertidur Lagi
”Tadi pagi (kemarin, red) Idrus ke rumah saya, menyampaikan itu kepada saya,” ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, kemarin (20/11).
Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat penunjukan itu kepada dirinya. Namun, dirinya meyakini pada saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu.
Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.
Hanya saja, Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum.
Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini sebagai Sekjen.
Dalam hal ini, Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen.
”Kami nilai Pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.
Namun, kata Agung, rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak. Surat rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan.
”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak, lah,” ujarnya.
Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.
Dalam hal ini, penahanan Setnov juga berarti terdapat kekosongan di kursi Ketua DPR. Partai Golkar dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengisi kekosongan itu.
Namun, Agung menegaskan bahwa saat ini fokus Partai Golkar adalah menetapkan Plt Ketua Umum. ”Itu belum jadi fokus kami,” ujarnya.
Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silahkan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.
Idrus menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi.
Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.
”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus. (bay/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peta Politik Berubah jika Pengganti Setnov Orangnya Pak JK
Redaktur & Reporter : Soetomo