jpnn.com, JENEWA - Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa telah menjelaskan secara lengkap situasi Papua kepada Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan PBB mendapat informasi akurat di tengah maraknya distorsi informasi mengenai kerusuhan di Papua.
Demikian menurut keterangan tertulis PTRI Jenewa yang dilansir Antara, Kamis (5/9). Dalam pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM, PTRI menyampaikan perkembangan situasi dan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia.
BACA JUGA: Hmmm, Hoaks soal Papua Muncul dari Negara Tetangga
Disampaikan pula bahwa aparat keamanan bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa. Mengenai pembatasan sementara akses internet, PTRI menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang telah merugikan rakyat.
Pihak PTRI pun menegaskan bahwa Presiden RI, jajaran pemerintah pusat, daerah, serta elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang memicu protes massa di Papua.
BACA JUGA: Eks Kepala BIN: Referendum Apa Lagi? Ini Pembodohan
BACA JUGA: Hmmm, Hoaks soal Papua Muncul dari Negara Tetangga
Pada 4 September 2019, KTHAM PBB Michelle Bachelet telah melaksanakan konferensi pers satu tahun jabatannya dan ulasan perkembangan situasi HAM di seluruh dunia.
BACA JUGA: Menteri Rudiantara Klaim 50 Persen Wilayah Papua Sudah Bisa Akses Internet
Dalam konferensi pers ini, menurut pihak PTRI, KTHAM tidak merujuk kepada Indonesia secara khusus. Rujukan Indonesia (Papua) hanya satu kali disampaikan terkait dengan kecenderungan terjadinya protes massa yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Masih menurut PTRI, dalam konferensi pers tersebut tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan wartawan mengenai Indonesia, khususnya terkait situasi di Papua.
Pada tanggal yang sama, situs KTHAM memuat pernyataan media yang berisi komentar KTHAM terkait situasi di Indonesia yaitu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
KTHAM menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan. Selain itu, KTHAM juga menegaskan pihaknya menyambut baik imbauan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dan pemulihan ketenangan. (Yashinta Difa Pramudyani/ant/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Polemik Papua, Amien Rais Mendoakan Pemerintahan Joko Widodo
Redaktur & Reporter : Adil