jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah aktivis lintas angkatan dari Bandung, Jakarta dan Yogyakarta menilai persoalan yang terjadi saat ini bukan pada amandemen UUD 1945 sebagai anak kandung reformasi, tetapi pada peraturan turunan yang ada.
Karena itu para aktivis menolak gerakan yang mengusulkan kembali ke UUD 1945 yang asli. Mereka menduga gerakan tersebut bermuatan politis.
BACA JUGA: Respons Jazuli Juwaini soal Pileg Proporsional Tertutup atau Terbuka
"Mereka menyusun undang-undang yang menurut akal sehat terkesan melanggar konstitusi, malah masyarakat yang diminta mengoreksi melalaui Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Sabtu (31/12).
Jumhur menyatakan pandangannya pada Gathering Jaringan Aktivis Lintas Angkatan yang berlangsung di Pendopo Bumi Paniis, Rumah Indro Tjahyono, Bekasi, Jawa Barat.
BACA JUGA: Saleh Daulay Ingatkan Hakim MK, Pileg Seharusnya Tetap Proporsional Terbuka
Jumhur mencontohkan putusan MK yang menetapkan UU Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. Dia mempertanyakan keputusan tersebut.
Kegiatan kali ini diikuti sekitar 60 orang aktivis lintas generasi dari berbagai kota.
BACA JUGA: Irwan Fecho: Pileg Proporsional Tertutup Tidak Mencerminkan Kedaulatan Rakyat
Antara lain Indro Tjahyono, Inamul Mustofa, Santoso, Paskah Irianto, Agustiana, Febby Lintang, Iwan Sumule dan Firman Tendry.
Kemudian, Yus Suma Dipraja, Ucok Safti Hidayat, Anti Dodo, Henda Surwenda, Lek Jum (Jumali), Fikri Thalib, Pril Huseno, Marlin Dinamikanto dan lain lain.
Gathering mengangkat tema 'Merajut Keberanian dan Persaudaraan'.
Para aktivis juga sepakat gerakan memperpanjang masa jabatan presiden harus dilawan secara tegas.
Selain itu, pertemuan menyepakati perlunya membentuk front di berbagai kota yang melibatkan berbagai elemen dan tokoh masyarakat.
Mereka beranggapan bila para pejuang reformasi dan demokrasi pada lengah maka akan menyesal dan sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi.
Sementara itu aktivis 78 Indro Tjahyono yang menjadi tuan rumah menyatakan aktivis yang peduli terhadap masalah kenegaraan dan kebangsaan merupakan sumberdaya demokrasi dan politik yang utama.
Dia berharap pertemuan aktivis dapat dikembangkan sebagai modal sosial agar negara mampu melawan kekuatan antidemokrasi dan tetap pro-rakyat. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Polemik Pernyataan Bupati Lebak, BPIP Sampaikan Penegasan Ini, Simak Kalimatnya
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang