jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan dan Sabang Merauke Circle (SMC) menggelar diskusi mengangkat tema 'Tanah Untuk Rakyat' di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (24/9) siang.
Dalam diskusi para aktivis mengaku prihatin melihat kondisi akhir-akhir ini. Mereka menduga telah terjadi kasus penyerobotan tanah rakyat secara terstruktur, sistematif, dan masif (TSM).
BACA JUGA: Syahganda Puji Dasco yang Cepat Membatalkan Pembahasan RUU Pilkada
"Pelakunya, pengusaha kuat atau oligarki bekerja sama dengan aparat," ujar Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Moh. Ali.
Menurut Moh. Ali, belakangan ini juga ada kesan negara secara semena-mena mengambil paksa tanah adat yang sudah dihuni ratusan tahun oleh warga dengan alasan warga tidak memiliki surat legal.
BACA JUGA: Syahganda Minta Prabowo Menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Pada Rachmawati
Aktivis Said Didu mengamini pandangan Moh Ali. Dia menduga modus perampokan tanah rakyat oleh oligarki dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menetapkan status tanah di suatu daerah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selanjutnya, dengan status PSN pengusaha lalu bekerja sama dengan penguasa lokal untuk menekan rakyat agar menjual tanahnya dengan harga sangat murah.
BACA JUGA: Syahganda Ingatkan Keinginan Prabowo Kerja sama dengan Rusia Terkait Nuklir
"Ini terjadi di Rempang (Kepri), PIK 2 (Tangerang), bahkan di IKN (Kaltim)," ucap Said Didu.
Didu mengaku heran dengan sikap pemerintah yang menyingkirikan warga lokal yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di suatu daerah. Kemudian menyerahkan lahan yang ada kepada pengusaha yang entah dari mana asalnya, menguasai hingga 190 tahun.
"Ini politik jahat yang lebih jahat dari kolonialisme," katanya.
Sementara itu mantan Ketua LBH Jakarta Paskah Irianto mengingatkan bahaya kecenderungan para pemodal, yang pada masa Orde Baru hanya dibatasi menguasai industri dan dagang kini melebar pada penguasaan tanah.
Sementara dosen Universitas Bung Karno Prof. Maman Suparman menyebut sistem PSN dan UU Cipta Kerja terkesan memudahkan perampasan tanah rakyat oleh para pemodal.
Untuk itu Maman mendorong agar masalah tanah diatur dengan UU Pokok Agraria dan UU Ciptaker dihapus.
Hadir dalam diskusi Ketua Harian Dekopin dan Wakil Ketua Umum Partau Gerindra Ferry J. Yuliantoro.
Dia mengatakan bukan hanya tanah rakyat, kelembagaan yang memberdayakan ekonomi rakyat di perdesaan seperti KUD dan Posyandu perannya sudah mulai digeser.
Menurutnya digeser oleh lembaga yang lebih beroriensi komersial. Namun dia meyakini pemerintahan mendatang akan jauh lebih baik.
Ketua Umum KSPSI Pembaruan Moh. Jumhur Hidayat menyatakan menggagas diskusi 'Tanah Untuk Rakyat' bersama Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) dan Rocky Gerung dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekam Jejak Pengawas Pemilu Penting Terstruktur Demi Pembinaan
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang