jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Kadma Widjaya menyatakan perwakilan peternak telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, 15 September lalu.
Dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi peternak.
BACA JUGA: Sahroni: Saya Sudah Telepon Kepolisian Agar Menangani Kasus ini
Antara lain, persaingan yang tidak sehat antara peternak unggas mandiri dan perusahaan konglomerasi.
Kemudian, over supply ayam hidup yang menyebabkan harga jual selalu di bawah harga pokok produksi (HPP), serta harga pakan dan day old chick (DOC) yang tinggi.
BACA JUGA: LaNyalla Siap Kawal Revitalitasi Masjid Tua Tosora
"Namun setelah pertemuan di Istana Negara dan sampai saat ini kami belum bertemu dengan Kementan. Kami sangat berharap ada progress dari pertemuan dengan presiden kemarin," ujar Kadma dalam keterangannya, Rabu (22/9).
Menurut Kadma, pertemuan menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peternak.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ingatkan Aparat Jangan Melindungi Mafia Tanah
Misalnya, terkait kebutuhan jagung sebagai pakan ternak, harganya masih cukup mahal.
Kadma lebih lanjut mengatakan telah membentuk tim kecil bersama perwakilan peternak unggas mandiri se-Jawa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.
"Kami akan menagih janji Pak Jokowi. Sesuai arahan Presiden, untuk masalah over supply dan HPP yang tinggi kami akan kejar Kementan dan Kemendag."
"Untuk bantuan kepada peternak mandiri, terutama di masa pandemi, kami kejar Kemensos."
"Untuk masalah harga jagung yang melonjak tinggi, kami kejar Kapolri untuk segera membentuk tim investigasi,” katanya.
Pandangan senada dikemukakan peternak mandiri asal Sukabumi Budiyanto.
Dia berharap pemerintah serius menangani persoalan yang dihadapi peternak mandiri.
“Tiga tahun kami merugi terus, apakah kami berusaha hanya untuk meninggalkan utang kepada anak dan cucu? Kami hanya ingin dilindungi, minimal bisa melunasi utang."
"Kami sangat berharap harga jual diatas HPP, minimal di atas acuan Permendag di Rp 19.000-Rp19.500. Kalau tidak, sampai kapan pun kami akan rugi dan mati,” ucapnya.
Ketua Pinsar Jawa Tengah Pardjuni menilai pentingnya arahan presiden kepada sejumlah menteri untuk segera dilaksanakan.
"Kalau sudah instruksi harus jalan, kalau tidak jalan ya menterinya dipecat," katanya.
Ketua Umum Gopan Heri Darmawan mengatakan konsolidasi yang dilakukan bersama seluruh peternak mandiri se-Jawa adalah untuk menyampaikan hasil pembicaraan perwakilan peternak dengan presiden.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang