jpnn.com, JAKARTA - Tunjangan kinerja PNS (pegawai negeri sipil) di sejumlah instansi pemerintah yang belum menuntaskan program reformasi birokrasi, kemungkinan bakal ditunda pembayarannya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan telah meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunda pemberian tunjangan kinerja bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah.
BACA JUGA: Penjelasan MenPAN-RB soal Pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara di Kaltim
Dijelaskan Tjahjo Kumolo, permintaan itu dia sampaikan karena sebagian instansi pemerintah belum menyelesaikan program reformasi birokrasi yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menunda dulu tunjangan kinerja ASN di instansi tersebut," kata Tjahjo dalam seminar daring yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6).
BACA JUGA: Para PNS dan PPPK, Simak Baik-baik Pernyataan MenPAN-RB Ini
Tjahjo mengatakan bahwa program reformasi birokrasi, yang sudah dimulai sejak November 2019 hingga pertengahan Juni 2020, masih berlangsung 60 persen.
"Pemerintah mengharapkan program itu sudah rampung di seluruh instansi pemerintah pada Desember 2020," katanya.
BACA JUGA: Dari Ponsel John Kei Terungkap Ada Perintah Pembunuhan, Sungguh Brutal
Dengan demikian, kata Tjahjo, pada tahapan berikutnya pemerintah bisa memperbaiki sejumlah masalah, termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan insentif.
Tjahjo meminta maaf kepada para ASN di masing-masing instansi yang ditunda tunjangan kinerjanya karena kementerian, lembaga maupun pemerintah daerahnya belum merampungkan program reformasi birokrasi.
"Mohon maaf bagi teman-teman ASN di kementerian, lembaga maupun (pemerintah) daerah yang belum selesai untuk reformasi birokrasi ini," kata Tjahjo. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Soetomo