Paripurna Memanas, Anak Buah Paloh Serang Menkeu

Selasa, 25 Agustus 2015 – 13:00 WIB
Akbar Faisal. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Paripurna DPR dengan agenda mendengar jawaban pemerintah atas pandangan umum DPR terkait nota keuangan RABPN 2016, Selasa (25/8), sempat memanas. 

Itu terjadi setelah anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Akbar Faisal memaksa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengaku bahwa saat ini ekonomi Indonesia sedang krisis.

BACA JUGA: Cekcok Soal Tanah, Teman Sekampung Dibakar Hidup-Hidup

Dalam mukadimahnya, Akbar yang mengklaim mewakili rakyat dan 560 anggota DPR itu, mengaku kebingungan di posisi mana sebenarnya Indonesia harus berdiri di tengah situasi ekonomi saat ini. 

"Pada posisi mana sebenarnya harus berdiri. Ada bagian di mana optimistik terbangun tetapi pada realitas yang lain sebenarnya ini sudah sungguh-sungguh dalam masalah," ujar Akbar dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tersebut.

BACA JUGA: Bu Susi Dicap Jarang Sentuh Budi Daya Kerapu

Interupsi dilakukan Akbar, usai Menkeu menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum DPR. Saat itu Menkeu tetap menyampaikan optimisme pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan RAPBN 2016, lalu.

Namun, Akbar meminta pemerintah menentukan sikap, bahkan anak buah Surya Paloh itu sempat menyinggung soal profesionalisme Menkeu. Ia juga mengingatkan soal asumsi makro yang dipatok pemerintah, misalnya nilai tukar rupiah rata-rata Rp12.500/USD, sementara sekarang harga dolar Amerika sudah menembus kisaran angka Rp14.000.

BACA JUGA: Tanpa Kapolda, Pengamanan Tahapan Pilkada Bali Dijamin Lancar

"Saya ingin mengingatkan kembali pernyataan saya, hari ini (dolar) telah mencapai Rp14 ribu lebih, maka sebenarnya pimpinan dan saudara pemerintah, inilah saatnya untuk menentukan diri Anda sebagai seorang profesional seperti didengungkan banyak orang. Kami menagih itu," ujar Akbar.

Mantan anggota Tim Transisi Jokowi-JK itu juga ingin mendengar terobosan dari Menkeu dan memintanya segera berkoordinasi. Akbar meminta Menkeu menyampaikan di mana posisi pemernitah. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah menunjukkan sikap dan mengakui bahwa Indonesia sedang dilanda kriris.

"Pimpinan, saya ingin mengatakan pada teman-teman sekalian, pemerintah siapapun anda, inilah saatnya menunjukkan bahwa negeri ini dalam krisis. Tetap dilakukan langkah terukur jangan kemudian membuat keguncangan informasi," pungkasnya.

Namun interupsi Akbar langsung ditanggapi sejumlah anggota lain, mulai dari Misbakhun dari Fraksi Golkar, hingga Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan. Hanya saja pandangan mereka berbeda dengan Akbar, bahwa Indonesia tidak krisis.

"Kondisi seperti ini sejujurnya cukup berat, tetapi dikatakan krisis, ini belum krisis. Kenapa? Saya pikir cadangan devisa masih cukup kuat," pungkasnya. (fat/jpnn)
 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Huuuu Payah! Minta Gedung Baru, tapi Paripurna DPR Sepi Anggota


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler