jpnn.com, LABUAN BAJO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan ada sejumlah permasalahan di Labuan Bajo yang perlu mendapat perhatian bersama.
Salah satunya ialah isu kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo mencuat di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Gelar Kampanye Terima Kasih Indonesia, MR DIY Buka Toko Ke-400 di Labuan Bajo
Menurut dia, kenaikan harga tiket itu berdampak pada kedatangan wisatawan ke Labuan Bajo.
Hal itu diungkapkan Hetifah saat pertemuan kerja dengan Bupati Manggarai Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Direksi PT Flobamor, sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, dan Organisasi Kepariwisataan (PHRI, ASITA, GAHAWISTRI, AKPI, dan HPI) di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/9).
BACA JUGA: Bea Cukai Kudus dan Labuan Bajo Sukses Menindak Peredaran Rokok Ilegal
"Kami mendengar banyak masukan dari berbagai stakeholder di Labuan Bajo, agar pariwisata bisa betul-betul memberikan kontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat lokal," kata dia.
"Terkait perizinan, maupun juga bagaimana konsumen bisa mengakses pelayanan, itu menjadi sesuatu yang membutuhkan perhatian kita bersama,” sambung Hetifah.
BACA JUGA: Pendaftaran Sudah Dibuka, IFG Labuan Bajo Marathon 2022 Segera Digelar
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, permasalahan lain yang turut mengemuka adalah sinkronisasi kebijakan antar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi otonomi daerah.
Menurut dia peran pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat menjadi sangat penting dalam isu pariwisata.
Dia mengatakan pemkab/pemkot juga bisa mendapat peluang yang sama besarnya dengan pemprov.
Bagaimana sekarang pemda mendapat kesempatan yang terbuka untuk memberikan return ekonomi kepada daerah.
Karena mungkin izin (pelaku wisata) diberikan di tempat lain.
Kemudian keuntungan usaha tidak langsung dirasakan, karena kebanyakan akomodasi yang lebih berkembang itu justru di (wisata) air.
Beroperasinya kapal-kapal phinisi yang bisa mengakses wisatawan tanpa melibatkan travel agent lokal, maupun kegiatan usaha lain.
"Mungkin ada, tapi kurang maksimal. Tidak sebesar yang diharapkan. Jadi aturan itu nanti seperti apa, agar problemnya dipecahkan. Mungkin wisata bahari ini masih kurang diperhatikan oleh undang-undang yang ada sekarang,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu.
Dalam kesempatan itu, Hetifah mengaku menerima aspirasi terkait terbatasnya akses yang didapat masyarakat lokal dalam mendapatkan peluang dan kesempatan bekerja di Labuan Bajo.
“Ada isu soal SDM, bagaimana nanti kami beri kesempatan lebih besar baik bagi anak-anak muda di Labuan Bajo dan UMKM setempat,”kata Hetifah.
Dalam pertemuan terungkap sejumlah permasalahan pariwisata di Labuan Bajo, seperti tidak adanya kejelasan standar paket wisata, minimnya pelibatan masyarakal lokal, hingga tidak optimalnya pendapatan daerah dari kedatangan wisatawan.
Selain itu, isu kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo juga turut berpengaruh kepada aktifitas wisata di Labuan Bajo.
Dalam kesempatan itu, Tim Kunspek Komisi X DPR Ri juga menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Turut hadir, Anggota Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan), Adrianus Asia Sidot (F-Golkar), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Anita Jacoba (F-Demokrat), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), serta Desy Ratnasari dan Dewi Coryati dari F-PAN. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesalkan Penambahan Pasukan di Labuan Bajo, Ahmad Yohan: Itu Hak Demokrasi Warga
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian