Parlemen Nilai Boediono Terlalu Pasif

JAKARTA - Berdasar hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), salah satu penyebab rapor merah setahun pemerintahan adalah kinerja Wakil Presiden BoedionoBak gayung bersambut, kalangan parlemen menilai popularitas pemerintah menurun karena gaya pasif yang ditunjukkan Boediono

BACA JUGA: Pemerintah Bagikan 142 ribu Hektare Tanah

"Boediono tidak ada apa-apanya dibanding JK (Jusuf Kalla, Red)," ujar Fahri Hamzah, wakil Sekjen Bidang Komunikasi Politik DPP PKS, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (21/10).

Menurut dia, sejak awal PKS memang mempertanyakan pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan BoedionoSebagai sosok yang akrab di dunia perbankan, Boediono ditransformasikan untuk menjadi seorang politikus mendampingi SBY

BACA JUGA: Keluarga Kemusuk Gelar Tahlilan

Namun, dalam setahun pemerintahan, terbukti kontribusi Boediono sebagai Wapres relatif minim"Wajar kalau publik menyalahkan dia (Boediono, Red) karena hanya embel-embel (sebagai Wapres)," sorot Fahri.

Berbagai kejadian multidimensi selama setahun ini, ujar dia, juga disebabkan pasifnya sikap pemerintah yang tidak mampu meyakinkan publik atas setiap kontroversi yang terjadi

BACA JUGA: Darwin Zahedy Saleh Salahkan Ajudan Baru

Posisi Boediono seakan dibatasi karena semua wewenang saat ini ditangani SBY"Pak Boediono itu ngapain jadi politikus" Lebih baik urusin bank sajaSebab, setiap ada kontroversi, politikus itu harus berani tampil meyakinkan orang," kritik anggota Komisi III DPR tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, mau tidak mau, publik tentu akan membanding-bandingkan posisi Boediono dengan JKSaat menjadi Wapres, JK memiliki peran lebih untuk berbicara tentang isu bangsa, terutama fungsi perekonomian"Dulu Pak JK yang gas, Pak SBY yang remSekarang sama-sama dalam posisi rem," ujarnya.

Menurunnya popularitas pemerintahan tentu harus menjadi catatan khusus bagi pemerintahPriyo berharap pemerintah bisa melakukan sejumlah terobosan atas berbagai permasalahan multidimensi yang terjadi"Pemulihan ekonomi, gesekan sosial, dan sebagainya harus diselesaikanNegara harus hadir dan pemimpin harus hadir di sana," tegas wakil ketua DPR itu.

Terkait dengan posisi Boediono yang dianggap sebagai penghias kabinet, Priyo menilai posisi itu merupakan penilaian masyarakatSetiap pemimpin tentu memiliki styleNamun, pemerintah tidak bisa melepaskan begitu saja penilaian masyarakat yang terbungkus dalam sebuah riset survei"Saya nggak enak untuk bilang iya (Boediono penghias kabinet), padahal saya tidak mungkin bicara tidak," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam penilaian publik terhadap kinerja Wapres, 47,1 persen masyarakat tidak puas atas gaya kepemimpinan BoedionoMasyarakat lebih merindukan gaya kepemimpinan mantan Wapres Jusuf Kalla yang dinilai cepat tanggap dan berani mengambil risiko(bay/c5)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Orang Hadiri Tahlil Seribu Hari Pak Harto