jpnn.com, ANKARA - Masa depan demokrasi Turki makin suram setelah parlemen republik itu menyetujui rancangan undang-undang tentang disinformasi yang diusulkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kubu oposisi, negara-negara Eropa serta penggiat HAM khawatir legislasi anyar ini akan dipakai rezim untuk membungkam pers dan pengguna media sosial.
BACA JUGA: Telepon Putin, Erdogan Mengaku Tertarik Ikut Campur Masalah PLTN Ukraina
Pasal 29 undang-undang tersebut mengatur tentang hukuman satu hingga tiga tahun penjara bagi siapa pun yang dianggap menyebarkan informasi palsu di dunia maya tentang keamanan Turki dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mengganggu ketertiban umum.
RUU tersebut hanya disetujui oleh Partai AK pimpinan Erdogan dan rekan koalisinya MHP. Namun, gabungan suara kedua partai itu sudah cukup untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.
BACA JUGA: Turki Dihajar Inflasi, Erdogan Siapkan Progam Hapus Utang di Bawah Rp 4,08 M
UU baru ini memiliki masalah yang sama dengan aturan sejenis di Indonesia, yakni absennya definisi rigid tentang informasi palsu atau menyesatkan.
Artinya, ada pasal karet yang bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan penguasa.
BACA JUGA: Menghina Sekolah Erdogan, Madonna Turki Jadi Tahanan
Engin Altay, anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan beberapa menit sebelum pemungutan suara terakhir bahwa Turki sudah tertinggal dari sebagian besar negara di dunia dalam urusan kebebasan pers.
Namun, pihak AKP mengatakan undang-undang ini diperlukan untuk mengatasi disinformasi dan tuduhan palsu di media sosial. Mereka juga menjamin oposisi tak akan dibungkam.
Masalah kebebasan media semakin penting menjelang pemilihan presiden dan parlemen tahun depan, dengan survei menunjukkan dukungan untuk Erdogan dan AKP-nya jatuh sejak pemungutan suara terakhir. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif