jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemui Wakil Ketua Parlemen Uni Eropa, Senin (26/3), sebagai rangkaian respons Indonesia atas langkah UE menghambat ekspor sawit.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri LHK Siti Nurbaya, Ms. Heidi Hautala yang berasal dari Finlandia mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan lahan di Indonesia, terutama dalam aspek lahan.
BACA JUGA: Menteri Siti Beri Kabar Gembira soal Kondisi Gajah Erin
Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisioner Karmenu Vella yang membawahi bidang lingkungan, juga Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia - Uni Eropa, Ana Gomes.
Kedua pihak menghargai kerjasama pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).
BACA JUGA: Dunia Puji Aksi Pak Jokowi Kelola Lahan Gambut
Skema tersebut akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sedang disempurnakan dan akan disahkan dalam sebuah Perpres pada akhir 2018. Terkait hal itu Wakil Ketua EU menyarankan untuk mengintegrasikan ISPO dengan skema internasional Responsible Sustainable Palm Oil RSPO).
"Penerapan SVLK pada ISPO merupakan hal yang baik, karena EU mementingkan transparansi," ujar Wapres Heidi.
BACA JUGA: Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan 2018
Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Dubes RI Brussels, Yuri Thamrin, menjelaskan bahwa produksi kelapa sawit menjadi tumpuan hidup lebih dari 4 juta orang secara langsung dan 21 juta orang secara tidak langsung, yang 42% di antaranya adalah petani kecil.
Ms Hautala menjelaskan bahwa sejak Kamis kemarin dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan dan Komosi EU mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan. Ini memudahkan Indonesia untuk mencermati dan menyampaikan respon.
Hal lain yang menjadi pembicaraan adalah pencemaran laut. Menteri Siti menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah menggalang kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menahan arus sampah dari daratan. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen KLHK Lantik 299 Pejabat Pengawas dan Administrator
Redaktur : Tim Redaksi