jpnn.com, SEMARANG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tak terima dengan protes yang dilancarkan Parlemen Uni Eropa mengenai produksi sawit di Tanah Air. Menurutnya, aksi penentangan terhadap perkebunan sawit merupakan bentuk campur tangan terhadap kedaulatan yang dimiliki Indonesia.
"Indonesia jangan mau didikte sama Uni Eropa,” kata Menteri Andi Amran di sela-sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/4).
BACA JUGA: CPO Indonesia-Malaysia Capai 80 Persen Produksi Dunia
Seperti diketahui, parlemen Uni Eropa memprotes sawit di Indonesia dinilai masih menciptakan banyak masalah. Mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.
Andi Amran mencurigai, bentuk protes yang dilakukan parlemen Uni Eropa upaya untuk menjatuhkan harga sawit di pasar internasional. Karenanya menurut pria kelahiran Bone Sulawesi Selatan itu, upaya kampanye hitam yang dilakukan parlemen Eropa harus dilawan.
BACA JUGA: Kementan Serahkan Hasil Seleksi CPNS Untuk Penyuluh THL
“Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada community di bawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa yang bisa tahan itu,” katanya.
Andi Amran pun tak gentar dengan aksi parlemen Uni Eropa. Sebagai bentuk reaksi dari protes itu, dia juga tak segan akan mengevaluasi eskpor sawit dan biodiesel berbasis sawit ke negara-negara Eropa.
BACA JUGA: Mentan Serahkan 6.069 SKD CPNS Penyuluh Pertanian
“Kalau ada kerjasama yang telah kami tandatangani, kami evaluasi,” katanya.
Amran menegaskan, pasar sawit Indonesia bukan cuma di Eropa. Karena itu, dia tidak gentar jika negara-negara Uni Eropa sepakat melarang sawit Indonesia beredar di pasar-pasar Eropa. Bahkan sebaliknya, Amran akan akan meminta pelaku-pelaku eksportir kelapa sawit menghentikan ekspornya ke Eropa.
Mentan Amran menegaskan, masalah sawit merupakan urusan pertanian dalam negeri. Karena itu, dia mewanti-wanti agar negara-negara Eropa tidak mencampuri kebijakan pertanian Indonesia.
Indonesia saat ini telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunannya atau yang dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Selain memiliki ISPO, Indonesia juga telah melakukan kerja sama dalam hal sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).
“Indonesia punya standar sendiri, yakni Indonesian Sustainable Palm Oilm (ISPO) . Masa (sawit) kita yang punya, dia yang mau buat standarnya. Itu cerita mana,” tegasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lumbung Pangan Dunia 2045 Pasti Terwujud
Redaktur : Tim Redaksi