JAKARTA - Partai politik (Parpol) diminta tidak mendikte presiden, siapa pun yang akan terpilih nantinya dalam Pilpres mendatangSebab, presiden bukan melakukan kontrak dengan parpol melainkan dengan rakyat.
“Tidak ada istilahnya itu Parpol mengatur-atur presiden
BACA JUGA: Bertelanjang Dada Demo KPU
Kalau boleh pinjam istilah MUI, maka 'haram' bagi Parpol yang mendikte langkah maupun kebijakan presidenBACA JUGA: PPP Hengkang, Golden Triangle Terancam Buyar
Dengan demikian antara presiden dan rakyat ada terjadi kontrak di mana perjanjiannya adalah mensejahterakan rakyat bukan partai,” ulas Koordinator Forum Percepatan Pembangunan Wilayah (FPPW) La Ode Ida saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, Kamis (16/4).Demikian juga dengan penentuan menteri, menurut wakil ketua DPD RI ini, bukan urusan parpol tapi jadi hak prerogatif presiden
BACA JUGA: Barindo Minta Elit Parpol Redam Ambisi Pribadi
Padahal seorang presiden punyak hak untuk menunjuk para pembantunya yang bisa diajak kerja sama.“Ini harus diluruskan lagiSilakan partai mengatur jatah kursinya di DPR RI, tapi jangan sampai mengatur presiden,” tambah Julius Bobo, koordinator perwakilan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga deklator FPPW.
Dia pun mengimbau agar presiden terpilih nanti harus tegas dan jangan takut pada parpol“Negara ini akan tetap ada kok meski tidak ada partaiNKRI bukan dibentuk oleh partai, melainkan oleh air mata bangsa dari Sabang sampai Merauke,” tegas Julius(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Depsos Bagi-bagi Duit ke Rumah Tangga Miskin
Redaktur : Tim Redaksi