jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyinggung soal kinerja menteri. Bahkan, presiden memberi sinyal jika menteri tidak memenuhi target akan diganti.
Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak presiden.
BACA JUGA: Jokowi Tunggu Rekomendasi Konkret Kongres Ekonomi Umat
Menurut dia, presiden pula yang berhak penuh dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri.
Dadang mengatakan, Presiden Jokowi merupakan tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.
BACA JUGA: Jokowi: Reforma Agraria Untuk Meningkatkan Lahan Produktif
Presiden tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan sehingga mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas.
"Maka wajar kalau beliau melempar isue reshuffle," tegas Dadang kepada wartawan, Senin (24/4).
BACA JUGA: Jokowi: Pasar Klewer Tak Boleh Kalah dengan Mal
Dia tidak ingin berandai-andai siapa menteri yang bakal diganti jika presiden merombak kabinet. "Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," katanya.
Dadang menambahkan, tentunya semua partai harus siap dengan keputusan presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan.
"Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpres BOP Borobudur Sudah Diteken Presiden
Redaktur & Reporter : Boy