jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, koalisi yang dibangun partai-partai politik saat ini bukan didasari ideologi atau pun platform politik. Menurutnya, tuntutan elektoral justru mendominasi alasan partai berkoalisi dengan pemegang kekuasaan.
Berpidato pada kuliah umum perdana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (15/2), Hasto menyatakan, partai memang berhadapan dengan tuntutan elektoral. Karenanya, partai politik pun cenderung berkoalisi dengan kekuasaan demi mendapatkan sumber daya untuk menjaring suara di pemilu.
BACA JUGA: Berbahasa Inggris Saja Belepotan Kok Minta Paspor Hitam
“Peta koalisi kini lebih didominasi oleh kepentingan elektoral untuk kekuasaan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan kekuasaan itulah maka partai mendapatkan daya leverage (pengaruh, red) untuk sumber daya,” ujarnya sebagaimana dikutup dari siaran pers DPP PDIP.
Di hadapan mahasiswa S1, S2 dan S3 yang hadir dalam kuliah umum bertema Dinamika Koalisi Partai Politik Tingkat Parlemen itu Hasto menuturkan, mestinya partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu. Sebab, partai juga harus menggunakan kekuasaan yang dicapai untuk membangun peradaban.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR: Tanpa GBHN Indonesia Akan Poco-poco
Hanya saja, lanjutnya, partai politik dalam praktiknya memang tidak seperti gambaran ideal. Menurutnya, harus ada perangsang agar partai politik bisa berfungsi ideal.
Karenanya Hasto mengusulkan adanya insentif bagi partai politik. Dengan insentif itu maka partai politik bisa merekrut anggota, melakukan kaderisasi, memberikan pendidikan politik dan kepemimpinan, serta memperkuat upaya mewujudkan kepentingan rakyat. “Insentif ini berupa penataan sistem pemilu yang memperkuat party ID (identitas partai, red),” tuturnya.
BACA JUGA: Wah, Pilkada 2017 Digelar Pas Musim Hujan
Lebih lanjut Hasto menegaskan, insentif itu juga untuk mengukuhkan praktik demokrasi di parlemen yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. “Jadi bukan sebaliknya, demokrasi untuk elite kekuasaan,” tegasnya.
Sementara saat menyinggung peran PDIP, Hasto menegaskan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berkomitmen untuk menjadikan politik sebagai cara membangun peradaban. Yakni politik yang berpihak dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya.
“Politik yang membangun peradaban itu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” tegasnya.(JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Serentak di 101 Daerah Digelar 15 Februari 2017
Redaktur : Tim Redaksi