jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Politik Partai Ummat Hilmi R Ibrahim meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang soal kasus transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Penjelasan dari pemerintah sangat penting, karena kasus transaksi janggal tersebut telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Bawa Ide NasDem, Crazy Rich Tanjung Priok Usulkan Pembentukan Pansus Transaksi Janggal
"Saya kira harus dijelaskan, apakah menyangkut buruknya tata kelola keuangan negara, lemahnya akuntabilitas pejabat atau secara nyata ada unsur kesengajaan," ujar Hilmi dalam keterangannya, Jumat (31/3).
Partai Ummat meminta pihak terkait mengungkap secara jelas transaksi itu dan melakukan penyelidikan sesuai sistem aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Mahfud MD Blak-blakan, DPR Belum Puas, Bakal Makin Panas
"Bila ditemukan ada hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan negara, Partai Ummat mendorong dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan keuangan negara bisa diselamatkan," ucapnya.
Hilmi lebih lanjut mengatakan pengelolaan keuangan negara yang buruk berpotensi merugikan negara.
BACA JUGA: Ini Perbedaan Data Sri Mulyani dan Mahfud Soal Transaksi Janggal di Kemenkeu
Selain itu, juga berpotensi membuat sistem penganggaran dan alokasi pembangunan tidak efisien terhadap program-program strategis pemerintah.
Hilmi mengatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah, hal ini merupakan bukti sistem penganggaran tidak efisien.
"Dulu kasus Bank Century menyangkut jumlah Rp 6,76 triliun, beberapa tahun lalu, bisa dituntaskan. Maka kasus Rp 349 triliun ini juga harus dituntaskan," katanya.
Partai Ummat, kata Hilmi, mengingatkan pentingnya pemerintah meningkatkan tata kelola keuangan negara di akhir masa jabatan Pesiden Joko Widodo, agar keuangan negara benar-benar menjadi baik. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tak Suka Menteri Bikin Gaduh, Johan Budi Berharap Pak Mahfud MD Tidak Direshuffle
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang