jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan makin tinggi partisipasi pemilih maka legitimasi hasil Pilkada 2024 juga makin kuat.
Karena itu dia menilai meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sangat penting.
BACA JUGA: KPU Tak Layak Gelar Pilkada 2024? Wapres: Yang Kurang Dibetulkan
Tito menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (9/7).
Dia mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar turut berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
BACA JUGA: Nana Sudjana Targetkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Jateng Mencapai 82 Persen
Tito mengatakan pihaknya telah menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data tersebut salah satunya mengenai jumlah masyarakat yang berusia 17 tahun saat pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
BACA JUGA: Survei LKPI: Teguh Sapto Utomo Unggul di Pilkada Demak 2024
"Jadi data ini akan berbeda dengan Pemilu 14 Februari, karena antara 14 Februari sampai 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih, yang kedua yang mereka bukan anggota TNI/Polri," kata Tito.
Selain itu, data tersebut kemudian akan divalidasi oleh KPU dan jajarannya.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah DP4 di wilayah Sumatera sekitar 43 juta pemilih yang tersebar di sejumlah provinsi.
"Itulah data pemilih potensial yang sudah kami serahkan, dan ini akan divalidasi oleh jajaran KPU, orangnya ada atau tidak, orangnya sudah pindah atau tidak, sudah wafat atau tidak dan seterusnya," kata Tito.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) termasuk Dinas Dukcapil juga terus bergerak untuk merekonsiliasi data DP4.
"Sehingga ketika pada saat 27 November diharapkan yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih," ucap Tito.
Selain meningkatkan partisipasi pemilih, pemda juga diminta untuk membantu para penyelenggara, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan gudang maupun gedung.
Pemda dapat membantu penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu di daerah dengan meminjamkan aset bangunan yang bisa dimanfaatkan.
"Ini tolong koordinasi KPU, Bawaslu daerah yang belum punya tempat kantor atau gudang, koordinasi dengan kepala daerah, dan kepala daerah tolong dibantu," katanya.
Tito dalam kesempatan kali ini juga mendorong pemda agar membantu distribusi logistik Pilkada Serentak 2024.
Ini terutama daerah yang memiliki akses yang sukar ditempuh seperti daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan rakor tersebut merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis para pemangku kepentingan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatra.
"Agar penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa berjalan aman, lancar, jujur, dan adil," pungkas Hadi. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasyim Diberhentikan, KPU Tak Layak Gelar Pilkada? Airlangga Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang