JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mencatat, setiap tahun terjadi peningkatan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasarTahun ini, APM SD sebesar 95,34 persen
BACA JUGA: Fadel Dirikan Sekolah Kelautan di Wakatobi
Namun, di beberapa daerah masih muncul kasus tingginya anak usia sekolah yang tidak sekolahPaparan tersebut disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto
BACA JUGA: UBH Siapkan Menuju e-University
Dia mengatakan di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih ada kabupaten atau kota yang APM pendidikan dasarnya masih dibawah rata-rata nasionalBACA JUGA: Peminat Sekolah Swasta Merosot Drastis
Di beberapa kawasan tersebut, menurut Suyanto rendahnya angka partisipasi belajar diantaranya disebabkan karena budaya lokal yang tidak mendukung"Masih muncul anggapan jika anaknya sekolah, malah merugikan perekonomian keluarga," jelas Suyanto, Minggu (17/7).
Bagi masyarakat dengan pandangan tersebut, dengan menyekolahkan anaknya bisa keluar duit untuk uang saku anaknyaAlasan lainnya adalah, dengan menyekolahkan anaknya berarti tidak ada yang bisa membantu mencari nafkah.
Tapi, pemerintah tidak akan tinggal diamMeskipun APM Indonesia sudah di atas batas APN dunia yaitu 95 persen, Suyanto mengatakan harus ada peningkatanCara yang dilakukan diantaranya adalah, warga miskin yang mengajukan BLT (bantuan langsung tunai) wajib menyekolahkan anaknya"Jika anaknya tidak di sekolahkan, tidak bisa terima BLT," tandas SuyantoDengan cara seperti ini, diharapkan keluarga tidak terbebani uang saku anaknya.
Selain memancing dengan cara tadi, Suyanto mengatakan akan menambah sarjana-sarjana di kawasan yang partisipasi sekolah di pendidikan dasarnya masih rendahPembangunan sekolah-sekolah baru untuk pemerataan akses pendidikan juga bakal ditingkatkan.
Kemendiknas masih belum bisa menentukan APM SD periode 2011Suyanto mengatakan, pihaknya baru bisa mencatat tahun ini diperkirakan ada 4,5 juta siswa SD baruJumlah tersebut, diharapkan kembali bisa mengatrol APM SD
Suyanto menambahkan, APM sulit meningkat cepat karena semakin banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya ke SD meskipun belum berumur 7 tahunSehingga, keberadaan mereka belum bisa dimasukkan dalam perhitungan APM"Anak SD yang di bawah tujuh tahun itu, masuk perhitungan APK (angka partisipasi kasar, red)," pungkasnya(wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh Akui Bea Masuk PTN Hingga Rp200 Juta
Redaktur : Tim Redaksi