jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko dilantik menjadi Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Pelantikan berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja MES di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Sabtu (24/3)
BACA JUGA: Ekonomi Syariah Solusi Penguatan Perekonomi Rakyat Â
SK PP prosesi pelantikan dibacakan oleh Direktur Eksekutif MES Ari Permana.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Prof. Dr (HC) KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum PP MES Dr Wimbo Santoso.
BACA JUGA: BI Kembangkan Ekonomi Syariah Lewat Pesantren
Moeldoko mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.
"Insyaallah, saya ingin mendorong arus ekonomi baru melalui ekonomi syariah," ujar Moeldoko.
BACA JUGA: Sandi: Jakarta Harusnya Jadi Pusat Ekonomi Syariah
Untuk itu, lanjut Moeldoko, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, hanya sekadar dari konsumen.
“Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,” kata Moeldoko.
Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut menekankan, agar dalam pengembangan ekonomi syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif.
Termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan.
"Dari data yang saya terima, penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8%. Sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%," ungkapnya.
Moeldoko memaparkan, pada sektor industri keuangan syariah, aset perbankan syariah terus meningkat.
Pada 2017 tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8% dari total aset Perbankan Indonesia.
Begitu juga dengan pasar modal syariah, angkanya terus membaik. Dia menyebutkan, Indonesia adalah penerbit terbesar untuk international sovereign sukuk.
Pangsa pasar sukuk telah mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara.
"Pak Presiden juga meminta agar pada 2018 ini LKM Syariah, bank wakaf mikro terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas, sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.
Di acara yang sama, Ma’ruf Amin mengatakan, upaya untuk terus menggelindingkan dan memperbesar sektor ekonomi syariah di Indonesia tidaklah mudah dan tidak murah.
Upaya perintisan dan pemantapan fondasi sudah dilakukan dengan baik.
“Sektor ekonomi syariah sudah memiliki pijakan kuat, baik dari sisi regulasi, fatwa terkait produk, jasa dan akad, infrastruktur lembaga keuangan dan bisnis syariah, pemenuhan sumber daya insani, dan masyarakat madani yang mengadvokasi akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah,” jelas Kiai Ma’ruf.
Menurut pria yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, sejumlah kendala dan hambatan yang selama ini menjadi penghambat tumbuh kembangnya ekonomi syariah berangsur-angsur sudah mulai dikikis.
“Misalnya kendala permodalan, kita terus mendorong pemerintah untuk masuk lebih jauh ke sektor ekonomi syariah, misalnya dengan menambah dan memperbesar porsi BUMN untuk diubah dengan sistem syariah," ujarnya.
Sukuk yang dikeluarkan oleh negara yang bisa dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan di negeri ini dapat menjadi acuan kisah sukses bahwa masyarakat akan semakin percaya diri kalau negara mau menjamin dan serius menggarap sektor ekonomi syariah.
Sukuk negara di Indonesia saat ini menjadi yang terbesar di dunia.
“Dengan kebijakan itu, dan bersedianya Pak Moeldoko dilantik, hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakannya terhadap sektor keuangan dan bisnis syariah. Maka akan dapat mengikis kendala kepercayaan yang selama ini masih menjadi hambatan dalam mengakselerasi tumbuh-kembangnya ekonomi syariah di negeri ini,” pungkasnya.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia