JAKARTA - Sosok Presiden RI pasca pemilihan umum nasional 2014 mendatang diharapkan tidak terlalu berkutat pada hitung-hitungan koalisiAncaman politisasi dari rival politik sebenarnya tidak menjadi persoalan, jika Presiden di masa depan menjalankan sistem presidensiil sebagaimana mandat konstitusi.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago dalam diskusi bertajuk Tantangan Politik Indonesia Pasca 2014 di De Resto Caffe, Jakarta, kemarin (12/6)
BACA JUGA: Marzuki Sarankan Pansus BPJS Rapat di Villa DPR
Mandat yang diberikan negara kepada Presiden terpilih sudah jelasBACA JUGA: Pimpinan MPR Minta Anggota Taat Hukum
"Kalau aturan yang dijalankan taat adat, sebenarnya tidak ada problem sistem presidensiil seperti sekarang," ujar Andrinof.Aturan koalisi yang digariskan saat ini, kata Andrinof, lebih disebabkan kekhawatiran Presiden atas posisi politiknya
BACA JUGA: Suara Demokrat Tergerus Kasus Nazaruddin
"Pak SBY sebagai Presiden tidak ingin ada masalah dengan membentuk koalisi besarMasalah harus nol itu naif," kata Andrinof.Akibatnya, pekerjaan SBY sebagai Presiden tidak hanya fokus di pemerintahan, namun juga mengurus koalisi yang rapuhPadahal, tanpa koalisi pun, seorang Presiden memiliki pengamanan yang memadai melalui aturan konstitusi dan UU"Seorang Presiden tidak perlu peduli dengan tekanan, bahkan oposisi harus didorong keberadaannya sebagai mitra konstruktif," jelasnya
Jika diperlukan koalisi, Andrinof menilai ke depan harus ada aturan yang baku dan jelasIni demi menghindari politisasi yang berlebihan dari anggota koalisi"Jika ke depan sistem-sistem yang dibutuhkan tidak diatur, maka masalah yang terjadi sekarang bakal berulang kembali," ujar Direktur Eksekutif Cirrus Surveyor Group itu mengingatkan.
Andrinof memprediksi, proses koalisi pasca pemilu 2014 akan terlihat dalam pencalonan Presiden nantinyaPernyataan SBY yang melarang anggota keluarganya mencalonkan diri, menjadi pintu masuk bagi capres lain untuk bersaing"Demokrat dan Golkar bisa jadi akan tetap bersama, sementara PDIP memiliki posisi tawar tersendiri," ulasnya.
Namun, kebersamaan Demokrat dan Golkar juga bisa saat pencalonan presidenTidak menutup kemungkinan Demokrat bakal mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai capresPencalonan SMI bisa menjadi pintu perpisahan dua partai besar ituPerbedaan pandangan antara SMI dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie bisa memecah koalisi itu"Jika Demokrat mencalonkan SMI, tidak mungkin Golkar mau ikut berkoalisi," tandasnya.
Pengamat Politik Universitas Paramadina Gun Gun Heryanto menambahkan, desain koalisi yang terjadi saat ini mereduksi keberadaan sistem presidensiilSepakat dengan pernyataan Andrinof, akan muncul problem yang sama jika paket koalisi yang terjadi saat ini kembali dilanggengkan pasca 2014"Jika investor politik pasca 2014 masih banyak, situasi sama akan terjadi," kata Gun Gun.
Menurut dia, proses reformasi yang saat ini terhambat adalah konsolidasi demokrasiDisebut terhambat karena peran parpol saat ini yang tidak memiliki visi jauh ke depan"Parpol selalu berpikir untuk proses empat atau lima tahun ke depan," sorot diaHal itulah yang menyebabkan proses kompromi politik kerap terjadi demi kepentingan parpol(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu SDA Bakal Bendung Calon Ketum Kutu Loncat
Redaktur : Tim Redaksi