jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Didik Mukrianto prihatin dengan adanya aturan yang membuat Paskibraka putri sempat harus melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, Didik bersyukur lantaran polemik tentang jilbab ini direspons cepat oleh pihak istana keprsidenan, sehingga anggota Paskibraka 2024 yang biasa mengenakan hijab, bisa tetap berjilbab saat bertugas pada upacara HUT ke-79 RI nanti.
BACA JUGA: Tegas! Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot Buntut Dugaan Pelarangan Jilbab Bagi Paskibraka
"Alhamdulillah, kepala Sekretariat Presiden mengambil langkah cepat dengan memperbolehkan bagi anggota Paskibraka putri untuk mengenakan hijab saat bertugas. Tentu saya mengapresiasi langkah itu," kata Didik melalui pesan singkat, Kamis (15/8).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku prihatin pelarangan penggunaan jilbab terjadi di negara yang menjunjung tinggi kebinekaan.
BACA JUGA: Selain Jilbab Paskibraka, Kepala BPIP Pernah Bikin Gaduh soal Agama Musuh Terbesar Pancasila
"Kebijakan dan aturan demikian jelas tidak Pancasilais. Dan aturan yang mengharuskan putri anggota Paskibraka melepas jilbab harus dikoreksi atau dicabut," tuturnya.
Didik mengatakan bahwa dalam konteks kebinekaan, menghormati tiap perbedaan termasuk keyakinan beragama adalah mutlak adanya. Sebab, itu bagian dari substansi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia.
BACA JUGA: Momen Jokowi Ditanya soal Nasib Joni yang Gagal Seleksi TNI, Hmmm
Legislator Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sangat terang bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
Kemudian, dalam Ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
"Dengan pelarangan penggunaan jilbab justru terang sekali pelanggarannya terhadap konstitusi kita," ucap Didik.
Oleh karena itu, dia berharap masalah ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar ke depan tidak terulang kembali.
"Ke depan setiap pejabat dan institusi harus berhati-hati dan cermat untuk membuat kebijakan dan aturan. Jangan sampai membuat kebijakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan, mengandung diskriminasi, dan tidak Pancasilais," ujar Didik.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam