JAKARTA - Pertamina mengajukan tambahan 1,8 juta kilo liter (KL) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun ini kepada DPRDan hingga permintaan tersebut dipenuhi, pihkanya berjanji untuk terus menjaga kemanan stok BBM bersubsidi di masyarakat.
Seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin, Direktur Pertamina Karen Agustiawan menjamin bahwa saat ini ketersediaan BBM di masyarakat masih mencukupi
BACA JUGA: 2030, Ekonomi Indonesia Salip Jepang
Karena itu dia berharap bahwa masyarakat tidak dilanda kepanikan karena khawatir tidak mendapatkan BBMBACA JUGA: Standart Mutu Industri Indonesia Kalah Bersaing
Meski demikian dia tak menutup kemungkinan adanya aksi kepanikan yang meyebabkan pembelian secara besaran-besaran di masyarakat terutama menjelang rencana penerapan pembatasan BBM subsidi pada 1 Januari 2011
BACA JUGA: BKPM Incar Hot Money di Eropa dan Amerika
Terutama mereja yang sengaja melakukan rush dan menimbun minyak"Kami akan kerja sama dengan polisi melakukan pengawasan." Pertamina juga akan meminta peran serta Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) maupun pemerintah daerah.Terkait dengan jumlah kuota BBM subsidi yang makin menipis, Pertamina sebenarnya sudah mendapatkan penambahan BBM bersubsidi sekitar 1,8 juta kiloliter (Kl) dari kuota subsidi sebanyak 36,5 juta KlSehingga pada akhir tahun, Pertamina akan "menyalurkan BBM bersubsidi sebanyak 38,379 juta KLJumlah tersebut merupakan hasil dari rapat bersama BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Menko Perekonomian pada 23 November 2010.
Akan tetap persetujuan itu masih menanti keputusan dari DPR"Dengan penambahan sekitar 1,8 juta Kl, maka pasokan BBM bersubsidi hingga akhir 2010 dipastikan aman," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani Sutomo.
Penambahan akan terdiri dari premium 23,129 juta KL, minyak tanah (mitan) 2,389 juta KL, dan solar 12,859 juta KLJika berdasarkan kuota BBM subsidi sesuai APBN Perubahan 2010 sebesar 21,454 juta KL premium; 3,8 juta KL mitan, dan solar 11,25 juta KL maka perkiraan Pertamina terdapat kelebihan konsumsi premium 1,676 juta KL dan 1,609 juta KL solar.
Menurut Djaelani, angka penambahan tersebut sudah mempertimbangkan kondisi permintaan dan status terakhir BBM bersubsidi pada 20 November 2010Dengan memperhitungan stok selama 40 hari sampai 31 Desember 2010, perkiraan konsumsi itu terdiri juga sudah memasukan faktor danya peralihan konsumen Pertamax ke premium karena kenaikan harga Pertamax maupun peningkatan konsumsi karena hari besar keagamaan dan tahun baru.
Dan realisasi konsumsi BBM subsidi selama 1 Januari-23 November 2010 mencapai 34,103 juta KLDengan rincian konsumsi premium 20,449 juta KL, ,142 juta KL mitan, dan solar 11,512 juta KL" Kuota APBN Perubahan untuk solar sudah habis, premium diperkirakan habis pekan ini, dan minyak tanah tersisa karena program konversi ke elpiji," sebut dia
Apabila pemintaan tambahan kuota sudah mendapat lampu hijau makan perusahaan pelat merah ini akan mengendalikan penyaluran premium rata-rata 68.115 KL dan solar 34.825 KL per harinya agar tidak terjedi kekurangan lagi.
Terkait dengan kesiapan Pertamina menjalankan kebijakan BBM bersubsidi, Djaelani mengatakan baru sebagian infrastruktur stasium pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Indonesia yang siap menjual PertamaxInfartruktur Pertamax bari tersedia di Jawa, Madura, Bali, sebagian Nusa Tenggara Timur (NTT) serta beberapa kota di Sumatera dan Kalimantan"Di luar Jawa kebanyakan masih satu tangki untuk premium," ujar dia.
Pertamina berjanji untuk terus melakukan upaya terkait penghematan BBM bersubsidi itu, antara lain dengan menambah outlet SPBU yang menjual pertamaxDia memaparkan bahwa untuk region III Jabodetabek, Pertamina telah menambah 75 SPBU yang menjual pertamaxRegion IV Jawa Tengah dan DIY, Pertamina menambah 56 SPBU serta region V Jawa Timur, Madura dan Bali sebanyak 99 SPBU"Kami akan terus mempercepat penambahan outlet SPBU yang menjual BBM nonsubsidi," ujar Djaelani.
Keterbatasan infratsruktur inilah yang menyebabkan Pertamina mulai membuat perencanaan penyaluran BBM bersubsidi di 2011Untuk wilayah yang sudah memiliki infratruktur, maka Pertamina akan melaksanakan mekanisme pembatasan yang akan ditetapkan Pemerintah
Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur seperti di wilayah Maluku, Papua, sebagian Sulawesi, Kalimantan, dan NTT, Pertamina tetap melakukan pembagian BBM bersubsidi karena infrastruktur seperti depot juga belum tersedia"Untuk daerah Indonesia timur tetap disuplai premium, tidak ada pengalihan ke pertamax," kata DjaelaniSementara itu, Pemerintah kini terus mengkalkulasi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan dari rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, berdasar kalkulasi pemerintah, jika program pembatasan konsumsi BBM tersebut diberlakukan untuk semua kendaraan, termasuk angkutan umum dan angkutan barang, maka bakal memicu inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa hingga 3,8 persen"Makanya, angkutan umum dan angkutan barang tidak (masuk program pembatasan)," ujarnya.
Meski demikian, Hatta mengakui, jika program pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan untuk seluruh mobil pribadi (pelat hitam) ataupun mobil pelat hitam tahun 2005 ke atas, maka masyarakat pemilik mobil yang terkena kebijakan tersebut harus membayar lebih mahal untuk membeli bahan bakar nonsubsidi"Memang, pada sisi belanja rumah tangga akan meningkatItu yang harus kita cermati," katanya.
Namun, Hatta melanjutkan, kenaikan belanja tersebut tidak akan besarSebab, pemilik mobil di Indonesia tidak mayoritasAdapun yang mayoritas adalah pemilik kendaraan roda dua atau sepeda motor"Nah, untuk roda dua kan tidak ikut (program pembatasan)," terangnya.
Karena itu, kata Hatta, meski pemerintah melihat bahwa pelaksaan pembatasan untuk seluruh mobil pelat hitam akan lebih simpel dan memberi banyak penghematan jika dibandingkan dengan opsi 2005 ke atas, namun pemerintah tetap memikirkan masyarakat pemilik mobil yang masih membutuhkan BBM bersubsidi.
"Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan lain, dari sisi kemampuan, misalkan ada masyarakat kita yang baru saja menjual motornya untuk membeli cicilan mobil tahun 1.999 atau 2.000Itu tetap jadi" pertimbangan-pertimbangan pemerintah," paparnya(aan/owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Akui Pembatasan BBM Subsidi Sulit Diawasi
Redaktur : Tim Redaksi