jpnn.com - NUNUKAN - Presiden Joko Widodo tak main-main dalam mengembangkan pembangunan daerah terluar dan perbatasan. Ini dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran daerah dan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2016 mencapai Rp 782, 2 triliun. Dana tersebut terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp 735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp 47 triliun.
Selain memperbesar alokasi anggaran transfer daerah dan dana desa, Presiden Jokowi menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp313,5 triliun. Jumlah itu mewakili 8 persen dari total APBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun.
BACA JUGA: Karyawati PDAM Ngamar dengan Pria Bukan Suaminya, Tanpa Busana
Dana sejumlah itu akan digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, termasuk bandara perintis untuk konektivitas.
Bupati Nunukan Drs H Basri MSi menyatakan sangat bangga dan menyambut baik program Nawacita sang presiden.
BACA JUGA: Bocah Tewas Tersambar Petir di Belakang Rumah
Menurutnya, jauh-jauh hari pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal guna menyambut dan mengawal anggaran yang cukup fantastis tersebut.
"Itu sebenarnya yang selama ini kita harapkan, karena itu jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan berbagai hal untuk mengawal anggaran itu agar pelaksanaan pembangunan tepat dan cermat, sehingga betul-betul dinikmati masyarakat," ujar Basri.
BACA JUGA: Awasss!! ada Delapan Tahanan Kabur jadi DPO
Dalam mengawal anggaran tersebut, lanjut Basri, dirinya telah mempersiapkan sarjana pendamping desa yang akan ditugaskan dalam mengawal anggaran di masing-masing desa yang bakal diberikan tanggungjawab mengelola dana tersebut.
Para sarjana itu, imbuh dia, diharapkan dapat menjadi pengawas dalam pengunaan setiap yang anggaran yang akan dikelolah oleh desa, sehingga keinginan besar Presiden Jokowi dapat terwujud.
"Kita kan tidak boleh asal-asalan, makanya perlu kita siapkan sarjana pendamping desa itu. Karena mereka lah nanti yang kita harapkan dapat mengawal anggaran itu," ujar Basri.
Selain menyiapkan pendamping desa, tambah Basri, dirinya akan mengumpulkan seluruh kepala desa agar dapat menjalankan seluruh program percepatan pembangunan dengan pola pemerataan diseluruh daerah yang selama ini masih jauh dari sentuhan pembangunan.
"Keinginan besar pak Jokowi inikan memang sudah masuk dalam keinginan besar saya selama ini. Karena, selama ini masyarakat beranggapan bahwa pembangunan hanya dilakukan di Nunukan. Dengan adanya APBN untuk dana desa kita harapkan pembangunan bisa terwujud," ujar Basri.
Sebagai penjabaran Nawacita,lanjut Basri membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa, akan dilakukan beberapa perubahan yakni, meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
“Hal itu mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Basri meneruskan penyataan Presiden Jokowi.
Selanjutnya, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke daerah dan dana desa agar sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.
Kemudian, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah, khususnya kebijakan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus dengan mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.
“Usulan tersebut digunakan sebagai dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Di samping itu, Dana Desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa,” tutur Basri.
Keinginan besar Presiden itu, tambah Basri, telah ia aplikasikan selama masa kepemimpinannya. Dimana, melalui program Gerakan Membangun Ekonomi Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas) pemerataan pembangunan ia wujudkan dengan memfokuskan sejumlah pembangunan di wilayah tiga yang notabene berada di daerah pedalaman dan perbatasan.
Selain itu, imbuh dia, sejumlah program guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan mantan Komandan Distrik Militer 0911 Nunukan itu.
Menurutnya, pembangunan mental sangat diperlukan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga-tenaga ahli dalam membangun Nunukan menjadi beranda depan yang siap bersaing dengan daerah lain di Indonesia bahkan di mata Negara tetangga. (*/rls/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Pilkada, Simalungun Tetap Perlu Dijabat Penjabat
Redaktur : Tim Redaksi