jpnn.com, JAKARTA - Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar resmi menduduki kursi ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keduanya sudah menjalani sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA) Rabu (26/4).
BACA JUGA: BPK Laporkan Banyak Temuan ke Presiden Jokowi
Sebelumnya, kedua pejabat BPK itu terpilih secara aklamasi dalam sidang BPK Jumat (21/4). Dengan jabatan baru yang diemban, mereka berjanji bakal terus berupaya meningkatkan kinerja BPK.
Moermahadi memastikan bahwa pergantian ketua BPK dari Harry Azhar Aziz kepada dirinya tidak berkaitan dengan isu panama papers.
BACA JUGA: Duh, Belum Semua Temuan Kerugian Negara Ditindaklanjuti
”Nggak ada (kaitan dengan panama papers),” kata dia menegaskan. Moermahadi menjelaskan, pergantian ketua BPK sesuai ketentuan yang sudah disepakati oleh komisioner BPK pada 2014. ”Memang itu terobosan. Kami bikin 2,5 tahun,” jelasnya.
Saat ketentuan itu dibuat, sembilan komisioner BPK sepakat masa jabatan ketua dan wakil ketua badan tersebut tetap lima tahun.
BACA JUGA: BPK Ungkap 5810 Temuan Bernilai Triliunan
Namun, mereka boleh mengevaluasi kinerja ketua dan wakil ketua BPK setelah melalui setengah masa jabatan. Serupa yang berlaku di Mahkamah Konstitusi (MK). ”MK itu 2,5 tahun,” ujarnya.
”Kami lakukan itu. Jadi, nggak ada sangkut pautnya dengan itu (panama papers),” tambah dia.
Berdasar evaluasi terhadap kinerja Harry, komisioner BPK memutuskan untuk melaksanakan pemilihan ulang pimpinan mereka.
Karena itu, Moermahadi membantah pergantian ketua BPK berkaitan dengan isu panama papers. ”Kami bukan mendadak sekarang. Sejak 2014 sudah dibilang,” jelasnya.
Dalam pemilihan ulang ketua BPK, Harry dan Moermahadi maju sebagai calon. Hasilnya, Moermahadi terpilih secara aklamasi.
Moermahadi menjelaskan, BPK di bawah komando dirinya bakal fokus terhadap tugas. Yakni memeriksa kinerja maupun laporan keuangan. Termasuk di antaranya pemeriksaan dengan tujuan khusus.
Misalnya investigasi laporan keuangan atas permintaan aparat penegak hukum (APH). ”Kalau memang ada permintaan investigasi kami lakukan,” ungkap dia.
Selain fokus pada tugas tersebut, dia berjanji menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas BPK.
Kehadiran komisoner BPK yang berasal dari partai politik (parpol) dijamin oleh Moermahadi tidak akan memepengaruhi kinerja institusi yang dia pimpin. Sebab, ketika masuk BPK mereka harus melepaskan atribut parpol.
”Begitu dia masuk, dia harus melepaskan jabatan (parpol),” terangnya. Sehingga tidak ada intervensi parpol dalam keputusan yang diambil oleh BPK. ”Kami kolektif kolegial,” tegasnya.
Pria yang sebelumnya dipercaya sebagai salah seorang komisioner BPK itu pun memastikan komitmen instansinya untuk menjaga martabat BPK.
Apabila diketahui salah satu bagian dalam tubuh BPK terlibat kasus yang melanggar hukum ketika menjalankan tugas, BPK akan bertindak tegas. ”Kalau memang ada itu. Harus dibawa ke Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK,” terang Moermahadi. (syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Kembali Uji Calon Anggota BPK
Redaktur & Reporter : Soetomo