jpnn.com - JAKARTA – Direktur Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi setuju dan mengapresiasi pernyataan Presiden RI terpilih Joko Widodo, soal komitmen untuk tak memasukkan nama anggota Tim Transisi di kabinet pemerintahannya kelak.
Menurut Fahmi, sungguh tidak masuk akal kalau Tim Transisi minta jabatan menteri. Bahkan, Fahmi menganalogikan seperti diberi amanat menyiapkan acara pernikahan, tapi malah minta ikut pula jadi pengantin.
BACA JUGA: Anas Ngeluh Lebaran Tanpa Keluarga
“Menyiapkan 'arsitekur pembantu presiden' kemudian paling depan minta jadi pembantu presiden. Konflik kepentingan akan muncul ketika berbicara arsitektur kabinet dan portofolionya," kata Fahmi di Jakarta, Kamis (7/8).
Bahkan, Fahmi melanjutkan, sejak awal Jokowi-JK, sudah berulangkali menegaskan bahwa pembentukan kabinet harus mengedepankan politik non transaksional. Menurutnya, Kantor Transisi dan tim pendukungnya dipastikan juga bukan ajang transaksional. “Menteri itu hak preogratif Jokowi-JK dan mereka berdua sudah faham soal itu," tegas Fahmi.
BACA JUGA: Kawal Transisi Pemerintahan, Tim Jokowi Libatkan Aktivis Sosmed
Ia juga mengingatkan sejak awal pendirian Kantor Transisi bukanlah ide asli Jokowi. Menurut dia, Jokowi dengan bijak merespon ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk kesantunan berpolitik dan tidak mengikat Jokowi-JK untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak pro-rakyat.
Jadi orang-orang yang diminta bantu Jokowi di Kantor Transisi dapat dipastikan adalah orang yang ikhlas dan bukan memikirkan diri sendiri buat jadi menteri dan jauh dari konflik kepentingan ke depan. “Saya melihatnya model Philisopher King filsuf Plato. Dan mereka diharapkan mencegah transisi-transisi yang buruk dari pemerintahan SBY," ujar inisiator PDIP Projo ini.
BACA JUGA: Anas Mengeluh saat Lebaran Tak Bisa Dijenguk Istri
Karenanya, kata Fahmi, publik tidak perlu risau. Menurutnya, pembentukan Kantor Transisi itu positif asal niatnya sejak awal untuk mentransisikan hal dan kebijakan baik dari pemerintahan SBY untuk dilanjutkan. Bukan untuk mentransisikan kebijakan yang negatif dan kontraproduktif dari pemerintahan SBY.
Menurut dia, publik dan relawan pasti akan mencermati dan tidak ingin kantor transisi menjadi tempat transisi kepentingan dan para mafia di era SBY dalam ruang abu-abu.
“Jadi tagline yang berkembang di relawan dan sosmed #SaveJokowi masih ideal hingga pengesahan kabinet. Publik akan memastikan kantor transisi dipastikan bukan kantor transaksi dan tempat mesin cuci kebijakan era SBY," pungkas Fahmi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarankan Presiden Perpanjang Masa Tugas Bursyo di KPK
Redaktur : Tim Redaksi