jpnn.com - JAKARTA - Upaya penyelamatan 10 warga Indonesia yang diduga disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina Selatan, merupakan kewenangan pemerintah yang dipimpin Presiden Benigno Simeon Cojuangco Aquino III.
Namun, pasukan elite TNI/Polri diminta siaga, agar siap diturunkan dalam operasi penyelamatan.
BACA JUGA: Tahu Kasus Anak Diekploitasi? Laporkan ke KPAI Online
"Sewaktu-waktu diperlukan bisa dikirim (pasukan elite)," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjawab JPNN.com di gedung Parlemen Jakarta, Selasa (29/3).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan pemerintah Indonesia tidak perlu menuruti permintaan tebusan Rp 15 miliar dari kelompok militan tersebut. Dengan demikian hanya ada dua cara bisa ditempuh, pendekatan persuasif dengan pembebasan tanpa syarat, atau pendekatan militer.
BACA JUGA: Benyamin Netanyahu: Ajakan Boikot Jokowi, Its Totally Wrong
Namun, cara mana yang akan dipilih, ketua komisi bidang pertahanan dan hubungan internasional ini menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah Filipina. Sebab, wilayah tersebut merupakan yurisdiksi mereka.
"Kalau pemerintah Filipina meminta dukungan pemerintah Indonesia, baru nanti dilakukan langkah yang diperlukan. Tapi sejauh ini kan pemerintah Filipina belum meminta bantuan," jelasnya.
BACA JUGA: KPK Garap Mantan Komut Pelindo II untuk RJ Lino
Saat ini, tambah Mahfudz, Indonesia hanya bisa mendukung segara upaya yang akan ditempuh otoritas Filipina, sembari memantau melalui KBRI di sana. Kepentingan Indonesia adalah 10 WNI tersebut dibebaskan dan kapalnya dikembalikan.
"Ini sepenuhnya menjadi tugas pemerintah Filipina, mereka mau mengerahkan siapa, itu pasti ada aturan mainnya sesuai hukum di sana. Kalau mereka membutuhkan bantuan apakah dari kepolisian, densus, atau yang lain (TNI) baru kita lakukan," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Abu Sayyaf Minta Rp 14,3 Miliar, Jangan Turuti!
Redaktur : Tim Redaksi