jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merampungkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD DKI Jakarta 2015.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, dari evaluasi tersebut ada beberapa temuan. Antara lain, total belanja pegawai mencapai Rp 19,2 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak rasional karena menempati hampir seperempat dari total APBD yang mencapai Rp 67,5 triliun.
BACA JUGA: Ini Kelakuan Ahok yang Dilaporkan Haji Lulung Cs ke Bareskrim
"Selain itu, jumlah tersebut juga masih lebih besar dibanding dengan belanja untuk penanganan banjir ibu kota yang hanya Rp 5,3 triliun," kata Tjahjo, Rabu (11/3).
Kemdagri kata Tjahjo, juga melakukan sejumlah catatan koreksi lain. Misalnya untuk biaya pendidikan, meskipun telah di atas 20 persen, namun untuk tahun anggaran 2015 jumlahnya menurun dari tahun anggaran sebelumnya.
BACA JUGA: Ternyata Polda Sudah Sita Rp 1,5 Miliar Terkait UPS
"Untuk tahun anggaran 2015 jumlah anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 14,5 triliun atau telah mencapai 21,62 persen. Tapi jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 25,31 persen dari total APBD," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, dalam rangka menghormati peran gubernur dan DPRD, Kemdagri tetap memasukkan keberatan Ketua DPRD pada evaluasi Ranperda APBD DKI 2015. Namun begitu ia mengakui Ranperda yang dievaluasi merupakan yang disampaikan Gubernur DKI.
BACA JUGA: Duileeee… Lulung Akhirnya Bikin Akun Twitter
"Keberatan Ketua DPRD tertanggal 23 Februari tetap kita masukkan. Itu menyatakan perbaikan Ranperda terdahulu, yang Kemendagri telah kembalikan pada 6 Februari, tanpa koordinasi dengan DPRD dan belum sepenuhnya dilakukan penyempurnaan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah)," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diusir DPRD, Kepala BPKAD Menyebut Ada Miskomunikasi
Redaktur : Tim Redaksi