jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Parahiyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengaku heran kenapa gagasan gubernur DKI Jakarta dipilih secara tidak langsung bisa kembali muncul.
Apalagi, usulan ini keluar dari Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang notabenenya adalah mantan wakil Basuki T Purnama alias Ahok.
BACA JUGA: Jokowi sampai Djarot, Penyerapan Anggaran DKI Selalu Buruk
Pasalnya, ketika Ahok masih menjabat sebagai gubernur, dia tegas menolak wacana tersebut.
"Sayang ya, jadinya ngga sekeren Ahok. Kepala daerah dipilih DPRD itu setback, mundur dalam berdemokrasi," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka, Kamis (22/9).
BACA JUGA: Fadli Zon: Djarot Sebaiknya Berhenti, Biar Anies yang Urus
Asep menilai, Djarot memiki pemahaman salah jika pengembalian pemilihan ke DPRD itu menggunakan hak istimewa ibu kota. Menurutnya, yang memiliki hak istimewa itu hanya Yogyakarta, karena menganut kerajaan.
"Jakarta khusus karena ibu kota, nggak ada kabupaten kota, dan tidak punya daerah otonom. Lainnya sama, tidak bisa mengubah sistim pemilihan. Kecuali Yogyakarta, yang menganut kesultanan," katanya.
BACA JUGA: Khusus Buat yang Kangen sama Ahok
Asep menyarankan, jika masalahnya adalah biaya tinggi, dan kegaduhan politik, sebaiknya yang dirubah adalah hal teknis.
Tetapi, tidak mengubah substansi bahwa pemilihan rakyat secara langsung dihapuskan. Pasalnya, bisa menghilangkan legitimasi dari rakyat.
"Misalnya menambahkan jumlah wakil gubernur, deputi, itu bisa agar tidak ada konflik dan tercipta efisiensi," pungkasnya. (rakyatmerdeka)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Demokratis, Usul Djarot Harus Ditolak
Redaktur & Reporter : Adil