jpnn.com, JAKARTA - Wacana gubernur DKI Jakarta dipilih secara tidak langsung lewat DPRD harus ditolak. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak demokratis dan rawan dipengaruhi praktik korupsi.
Pendapat itu disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, jika wacana tersebut terealisasi, maka akan jadi kemunduran demokrasi.
BACA JUGA: Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Presiden, Anda Setuju?
“Kita akan setback dalam kegiatan berdemokrasi,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (20/9).
Uchok menambahkan, pemilihan tersebut nantinya akan rawan KKN. Sebab sistemnya tidak terbuka.
BACA JUGA: Korban Kebakaran di Kampung Bandan Tak Bisa Pindah ke Rusun
Selain itu, pemilihan lewat DPRD atas usulan presiden itu juga dianggap merampas hak dan kedaulatan rakyat. “Untuk itu perlu ditolak dengan alasan apapun,” tambahnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.
BACA JUGA: Djarot Larang Pemilik Kendaraan Parkir di RPTRA
Salah satu usulannya adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak lagi dipili secara langsung melalui pemilihan umum. Namun dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan dari Presiden.
Hal ini dia sampaikan dalam forum focus group discussion penyempuranaan substansi rancangan Undang-undang terkait revisi UU No. 29 Tahun 2007 itu.
Menurut Djarot, kegaduhan setiap pilkada tak boleh lagi terjadi. Karena itu, dia menilai pemilihan gubernur tidak langsung bisa menjadi solusi.
Selain itu, lanjut Djarot, mekanisme yang diusulkannya menjamin kebijakan pemerintah provinsi selaras dengan pusat. Pasalnya, siapa pun gubernur yang dipilih DPRD adalah orang pilihan presiden.
"Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintahan Jakarta dengan presiden," ujar Djarot. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Gubernur DKI Jakarta Digugat Penghuni Apartemen
Redaktur & Reporter : Adil