jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Hilman Indra menyambut positif sikap Presiden Jokowi mengisyaratkan menolak Revisi Undang-Undang Pemilu.
Menurut Hilman, revisi UU Pemilu saat ini tak perlu dilakukan karena masih suasana pandemi Covid-19. PBB juga ingin revisi UU pemilu dibatalkan.
BACA JUGA: Sebelum Eksekusi Korban, Erfan Sempat Diajak Berhubungan Sesama Jenis
“Kami apresiasi kepada Pak Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu. Energi yang besar untuk revisi atau pembuatan undang-undang pemilu lebih baik digunakan untuk menghadapi Covid-19 dan untuk recovery ekonomi nasional,” ujar Hilman dalam keterangannya, Jumat (5/2)
Anggota DPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang periode 2004-2009 itu menegaskan, pergantian UU Pemilu setiap jelang pemilu sering dirasakan mengganggu stabilitas demokrasi.
BACA JUGA: PAN Minta Revisi UU Pemilu Dibatalkan
Selain itu, memperkuat kesan bahwa penyusunan UU pemilu lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek, yakni memenangkan dan lolos dari pemilu.
Dia menjelaskan, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, masih baik dan representatif.
BACA JUGA: Mungkinkah Yusril Ihza Mahendra jadi Wakil Menteri? Oh, Ada Nama Lain dari PBB
Keduanya juga masih akomodatif untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Lebih baik digunakan untuk perbaikan implementasi UU Pemilu No 7 2017 dan UU Pilkada No 10 2016 seperti perbaikan data pemilih, kinerja KPU Bawaslu, DKPP, pencegahan money politik, penanganan sengketa, netralitas ASN dan lain-lain,” kata Hilman.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2029 pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.
Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat.
Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.
Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini.
Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.
Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang