jpnn.com, JAKARTA - Penggiat Budi Daya Lobster Nusantara (PBLN) dan nelayan ramai-ramai menyampaikan keresahan terkait larangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) alias benur kepada Komisi IV DPR.
Wakil Ketua PBLN Saifullah mengatakan pihaknya telah mengumpulkan tanda tangan 12 ribu nelayan yang tersebar di beberapa daerah yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
BACA JUGA: Ekspor Ilegal Benih Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar Digagalkan, Ini Tindak Lanjut Bea Cukai
"Ada beberapa provinsi NTB, Banten, Jawa Barat, dan Lombok Timur. Jadi, memang sangat banyak sekali yang minta aspirasi ini disampaikan kepada DPR khususnya Komisi IV," ujar Saifullah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Rabu (23/8).
Dia menyebutkan pelarangan itu sangat berdampak pada para nelayan, seperti di Banten, Pelabuhan Ratu, dan Lombok.
BACA JUGA: Lagu Pengkhianat Karya Prananda Prabowo, tentang Jokowi atau Budiman Sudjatmiko?
"Mereka saat sekarang ini sangat sengsara. Saat menangkap (BBL) mereka ditahan aparat, sehingga sangat merugikan nelayan," ungkapnya.
Saifullah juga mengaku bakal mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait masalah tersebut.
BACA JUGA: Kejagung Tunda Penanganan Korupsi terkait Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya
"Kami juga minta silaturahmi dan tolong didengarkan bahwa ini kebijakan yang dikeluarkan sangat merugikan nelayan," ucapnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengaku telah menerima pendapat yang baru terkait peraturan menteri tersebut.
Dia menyebut semua orang sepakat bahwa kekayan alam Indonesia harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk rakyat.
"Namun, tetap harus ada aturan supaya nelayannya sejahtera, negara tidak rugi, dan juga lingkungan terlestarikan," kata Anggia.
Politikus PKB itu mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan membahas soal aspirasi itu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami ada jadwal minggu depan dan akan bicarakan apa yang menjadi aspirasi para nelayan ini," ujarAnggia.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra