PBNU Desak Polri Tuntaskan Kasus Silet

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf minta Bareskrim Mabes Polri memproses secara hukum penanggung jawab program RCTI terkait kasus tayangan "Silet" RCTI edisi 7 Nopember 2010Jika kasus seperti ini dihentikan penyidikannya tanpa alasan yang jelas, menurut Slamet akan memperburuk citra kepolisian karena diskriminatif menangani suatu perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Slamet Effendi Yusuf, menyikapi laporan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Mabes Polri dengan pihak terlapor penanggungjawab stasiun televisi RCTI, Harry Tanoesoedibjo, di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (22/2).

Dalam laporannya, KPI menilai program tersebut menyesatkan dan mengandung unsur berita bohong hingga menyebabkan keresahan masyarakat korban bencana Gunung Merapi.

“Saya kira kalau KPI (Komisi Penyiaran Indonesia,red) sudah melaporkan kasus ini ke polisi dengan bukti-bukti yang cukup, ya seharusnya dituntaskan, agar televisi maupun yang terkait dengan penyiaran, lebih berhati-hati dalam memberitakan suatu peristiwa yang sensitif khususnya terkait dengan agama,” harap Slamet Effendy Yusuf.

Program infotaiment "Silet" oleh KPI diduga telah melanggar UU No

BACA JUGA: Ratusan Perusahaan Penyalur TKI Terancam Dilikuidasi

32 tentang Penyiaran, khususnya pasal 36 ayat 5, ayat 6 dan beberapa peraturan lainnyaSebagai bukti, dampak penayangan program berdurasi satu jam tersebut meresahkan masyarakat, KPI menerima 1.128 aduan dari masyarakat.

Karena itu Slamet Effendy Yusuf mendukung langkah KPI memidanakan RCTI dan meminta polisi menuntaskan kasus ini, sebab tayangan program Silet soal Gunung Merapi juga mengandung unsur penghinaan dan penistaan terhadap keyakinan beragama.

Menurut Slamet, tayangan “Silet” juga dinilai mengusik sentimen masyarakat Jogja karena diduga menyebarkan isu Sara

BACA JUGA: Susu Formula Tetap Saja Diburu

“Bencana besar yang seharusnya dikembalikan kepada Tuhan YME, justru diputarbalikkan oleh seorang paranormalLebih memprihatinkan lagi paranormal itu menuduh salah seorang tokoh Walisongo, yakni Raden Patah sebagai salah satu tokoh Islam pada zamannya itu dianggap sebagai salah satu penyebabnya

BACA JUGA: Tenaga Ahli di DPR-DPRD Statusnya PTT

Ini kan tidak logis,” kata Slamet kecewa.

Dalam tayangan Silet episode 7 November 2010, Permadi menyebut letusan gunung Merapi merupakan akibat dari dosa besar Raja Demak, Raden PatahDiantara dosa besar itu adalah kedurhakaan Raden Patah memaksa ayahnya yang bernama Brawijaya V untuk pindah agama, juga kedurhakaan kepada negara dan kedurhakaan kepada agama.

“Statemen paranormal itu tentu saja mengandung unsur sentimen SaraSebab Raden Patah dan para wali beragama Islam, sementara Prabu Brawijaya V beragama HinduDisini Raden Patah sebagai simbol kerajaan Islam seolah diposisikan sebagai pihak yang merusak, membawa bencanaIni jelas menyesatkan,” tegas Slamet.

Slamet mengingatkan dan meminta semua pihak berhati-hati melontarkan pernyataan khususnya menyangkut hal-hal sensitif seperti agamaIa berharap Polri menyidik perkara ini secara tuntas dan transparan agar pihak RCTI mendapatkan pelajaran berhargaSebab, pemberitaan yang tidak bertanggungjawab akan meresahkan masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan, Raden Patah dan Sunun Gunung Djati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu ulama Walisongo yang mampu mengislamkan masyarakat Cirebon Jawa Barat“Dari Cirebon kemudian menyebarkan Islam ke Banten dan Jayakarta (Jakarta)Jadi, warga Jakarta ini mewarisi perjuangan keislaman besar dari Sunan Gunung DjatiInilah yang harus diteruskan perjuangannya sampai sekarang,” tutur Said Aqil.

Protes serupa tidak hanya datang dari lapisan masyarakat tapi juga Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dimana tidak lama setelah tayangan Silet tersebutSultan mengajukan surat resmi berkop Gubernur DIY yang memprotes tayangan Silet yang dialamatkan kepada KPI PusatSurat resmi Sultan HB X atas nama Gubernur DIY yang berisi protes itu memuat setidaknya tiga poin.

Pertama, pada saat masyarakat sedang mengalami musibah bencana Merapi justru Silet memberikan informasi yang menyesatkan dan menghasut sehingga menyebabkan masyarakat menjadi ketakutan dan kepanikanKedua, Tayangan “Silet” menyebabkan orang takut datang ke DIY, sebagian orang tua yang anaknya sekolah atau kuliah di DIY banyak yang disuruh pulang.

Dampak lebih luas, masyarakat dan ekonomi DIY lumpuhKetiga, informasi silet sangat tidak mendidik, berbau klenikHarusnya bencana Merapi dapat dilihat sebagai fenomena alam yang harus dipahami masyarakatKPID Jogjakarta dan lapisan masyarakat Jogja menganggap keputusan KPI membredel program Silet agar menjadi pelajaran bagi semua tayangan media untuk kembali ke jalur informasi yang bersih dan berkualitas(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KNPI Gelar Konferensi Internasional Perubahan Iklim