jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mencurigai keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk tidak mendukung Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kapolri, sebagai cara cari muka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cara ini, lanjutnya, agar beberapa kasus yang dituduhkan pada Sekjen Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tidak disentuh KPK.
BACA JUGA: Surya Paloh: Kalau Saya, Saya Bilang Dilantik
“Wajar, FPD terlihat mendukung KPK menolak BG sebagai Kapolri. Ini kan sangat erat terkait posisi hukum Ibas. Dia sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor. Jadi biar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK. Saya lihat, harapannya biar tidak tersentuh KPK. Kalau tidak, Ibas pasti masuk," kata Budyatna di Jakarta, Kamis (15/1).
KPK lanjutnya, juga bersikap tebang pilih. Banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK. Beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja.
BACA JUGA: Politikus PD: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan
"Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh, sementara kasus di Kementerian Agama yang melibatkan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali alot. Begitu juga kasus Jero Wacik," jelasnya.
Terhadap Presiden Jokowi, dirinya pun meminta untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan BG.
BACA JUGA: Surya Paloh Berharap Komjen Budi Secepatnya Dilantik
Jokowi diharapkan dalam mengambil keputusan tidak perlu takut dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM anti korupsi.
“Semua keputusan ada konsekuensinya. Jangan takut karena yang mengatur negara ini bukan KPK atau LSM, tapi dirinya sendiri. Negara ini tidak dijalankan oleh LSM, terlebih jika LSM-LSM itu menerima pesanan asing. Jadi harus super hati-hati," sarannya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Golkar Ditangkap jadi Tersangka Korupsi Baju Koko
Redaktur : Tim Redaksi