jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat (PD), Hinca Panjaitan merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait nama Puan Maharani dan Pramono Anung yang disebut Setya Novanto kecipratan uang korupsi proyek e-KTP.
Hinca menilai pernyataan yang pada intinya menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu aneh dan menggelikan.
BACA JUGA: Kasus e-KTP, Demokrat Minta PDIP tak Cuci Tangan
Menurut Hinca, sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. "Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Hinca, Jumat (23/3).
Dia menuturkan rasanya tidak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana di mana pun dan kapan pun serta partai mana pun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. "Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa," ungkapnya.
BACA JUGA: Bang Ara Yakin Banget Mbak Puan dan Mas Pram Berintegritas
Hinca mengatakan partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum, tetapi tentu tidak dilakukan secara membabi buta.
BACA JUGA: Setnov Akui Ada Uang e-KTP untuk Rapimnas Golkar 2012
"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," kata Hinca.
Dia menilai pernyataan sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi itu ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.
"Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program e-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang e-KTP," papar Hinca.
Menurut dia, sebagai partai terbesar dan berkuasa, PDI Perjuangan justru sedang diuji oleh sejarah apakah sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.
Dia mengatakan pernyataan PDI Perjuangan yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan PD juga salah alamat. Sebab, bukan PD atau kadernya yang menyebut Puan dan Pramono, tetapi Setya Novanto.
"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan memvonis Puan Maharani dan Pramono Anung. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan," sesal Hinca. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Curigai Setnov Seret Puan dan Pramono demi JC
Redaktur & Reporter : Boy