PDIP Anggap Setgab Kroni Kapitalis

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Arif Budimanta menilai pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Kaolisi merupakan model baru kroni kapitalis di era pemerintahan Susilo Bambang Yuhoyono (SBY)Menurutnya, pada Sekber ini akan tercipta asimetric informasi yang bertumpu pada pemusatan kekuatan.

"Ini adalah new model crony kapitalism yang sebelumnya juga pernah terjadi di era Soeharto di mana Golkar punya peranan besar," kata Arif pada diskusi bertajuk "Sekber Koalisi Parpol dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Daerah" di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/5)

BACA JUGA: Nasdem Dihambat Lewat RUU Partai Politik

Dalam diskusi tersebut, menghadirkan juga pembicara lainnya, yaitu La Ode Ida (Wakil Ketua DPD), Ade Komarudin (Ketua DPP Partai Golkar) dan Maswadi Rauf (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia).

Pembentukan Sekber partai koalisi ini, kata Arif akan melahirkan dua kutub di DPR yakni oposisi dan pro pemerintah dan akan mewarnai politik baik anggaran maupun kebijakan lainnya.

"Bagi PDIP pembentukan Sekber ini tidak mempengaruhi sikapnyaMau ada Sekber atau tidak, PDIP akan tetap kritis jika kebijakan pemerintah tidak pro kepada kepentingan rakyat," ucapnya.

Sementara itu, La Ode Ida mengatakan pembentukan Sekber bagi daerah tidak ada artinya kalau tidak dilakukan upaya mewujudkan  pembangunan daerah

BACA JUGA: Silatnas PBR, Bahas Alternatif Penggabungan Parpol

Seperti dicontohkan Ida dalam pembahasan RAPBN-P yang anggota DPR bergaya brokerApalagi arah pembangunan daerah sebetulnya sudah ada dalam Musrembangnas yang tiap tahunnya dilakukan

BACA JUGA: Sahabat Anas Surati SBY

"Tidak ada artinyaSudah ada dalam Musrenbangnas, itu yang harus diwujudkan," ucapnya.

Sementara itu, Ade Komarudin membantah adanya kroni kapitalisme dalam pembentukan SekberGolkar kata Ade penganut ekonomi yang nasionalis"Pembentukan Sekber ini untuk menurunkan tensi politik sehingga program pemerintah bisa berjalan," katanya.

Maswadi Rauf menegaskan pembentukan Sekber merupakan konsekuensi dari sistem politik Indonesia yang menganut banyak partai"Jadi memang koalisi itu mesti efektif sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah harus didukung oleh partai koalisi sehingga dibentuk Sekber atau apapun namanya,"pungkasnya. (awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kongres Demokrat jadi Ujian Bagi SBY