jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai 'memperkuat sistem pertahanan Indonesia perlu dilakukan agar Indonesia tidak mudah 'dikerdilkan' oleh negara lain.
Hal itu disampaikan oleh Hasto dalam Talkshow 'HUT ke-77 TNI adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan dan Desain Masa Depan TNI'.
BACA JUGA: PDIP Rayakan HUT Ke-77 TNI dengan Sederhana, Makan Ayam Petarung
Pria dengan gelar doktor ilmu Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan PDIP berkomitmen untuk menjaga tegaknya negara Pancasila berdasarkan UUD 1945 kebhinnekaan Indonesia dan juga NKRI.
"Kita adalah negara besar dan seharusnya kekuatan angkatan perang kita terus bangun sehingga kita tidak mudah itu dikerdilkan negara-negara tetangga kita," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (9/10)
BACA JUGA: Menjelang Pemilu 2024, Puan Bilang PDIP dan Golkar Perlu Menyamakan Persepsi
Hasto menyebutkan pemikiran geopolitik Bung Karno sangat relevan terhadap pertahanan negara.
Hal itu terlihat dari gambaran postur sistem pertahanan yang harus sesuai kondisi geografis Indonesia.
BACA JUGA: Pertemuan Airlangga-Puan Membuka Jalan Lebar Koalisi Golkar dan PDIP di Pilpres 2024
Sebab, Indonesia adalah negara maritim, sehingga PDIP melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega tentang kepeloporan TNI memang merangkai suatu imajinasi bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara maritim, posisi strategis di antara dua benua, dua samudera," lanjutnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyatakan agar tidak menarik TNI ke politik praktis.
Dia mencontohkan saat Megawati saat menjabat sebagai Presiden RI ke-5 tidak pernah menarik TNI ke politik praktis.
Pria asal Yogyakarta itu juga bercerita saat Megawati masih berhadapan dengan Orde Baru.
"Kami melihat, apa yang disampaikan Bu Mega tentang kepeloporan TNI memang merangkai suatu imajinasi bagaimana negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maritim, posisi strategis di antara dua benua, dua samudera," lanjutnya.
Sebaliknya jelas Hasto, Megawati Soekarnoputeri justru melakukan rekonsiliasi untuk memperbaiki hal itu.
"Bahkan ketika Pak Harto dihujat, Bu Mega mengatakan stop hujat Pak Harto. Maka, saat itu Bu Mega merangkul dengan politik rekonsiliasi. Purnawirawan TNI banyak yang ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis itu," pungkas Hasto.(mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra