jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi mengingatkan langkah PDI Perjuangan membuka rekening resmi untuk menghimpun dana publik bisa diikuti dengan tindakan yang tak mengecewakan publik. Menurutnya, PDIP justru bisa mendapatkan nilai plus jika bisa mengelola dana itu secara kredibel
Kristiadi mengatakan, PDIP sebenarnya telah mengawali langkah baru dengan membuka rekening resmi untuk menampung iuran kader dan sumbangan pihak yang merasa segaris dengan perjuangan partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 itu. “Harus diakui, PDIP unggul dari partai lain soal keterbukaan ini," katanya, Rabu (21/10).
BACA JUGA: PPP Kubu Romahurmuziy Wacanakan Peninjauan Kembali
PDIP pada Selasa (20/10) meluncurkan dua rekening resmi penampung sumbangan. Yakni di BRI dengan nomor rekening 10-000-888-999 dan di BCA dengan nomor 206-888-999-1. Kedua rekening itu atas nama PDI Perjuangan.
Hanya saja, Kristiadi juga menyodorkan beberapa saran. Yang pertama adalah publik bisa memantau langsung lalu lintas keluar dan masuknya uang di rekening resmi itu.
BACA JUGA: Jika Prasetyo Dicopot dari Jaksa Agung, Ini Komentar Politikus NasDem
Kedua, harus ada sistem di internal PDIP agar sumbangan itu tidak membuat partai berlambang kepala banteng tersebut bisa dikendalikan oleh penyumbang yang merasa dominan. Karenanya, Kristiadi menyarankan ada pembatasan jumlah sumbangan maksimal.
“Misalnya, paling banyak menyumbang Rp 500 juta. Jadi ini juga supaya memastikan sebaran penyumbangnya. Semakin tersebar semakin kredibel," cetusnya.
BACA JUGA: PAN Masuk Kabinet, Koalisi Indonesia Hebat Terancam Bubar?
Pengamat politik J Kristiadi. Foto: dokumen JPNN.Com
Catatan ketiga dari Kristiadi adalah pentingnya mengajak lembaga lain melakukan audit dan mengawasi penggunaan dana publik yang ditampung di rekening PDIP. “Pastikan bisa diakses publik serta diaudit lembaga auditor independen ternama,” sambungnya.
Ia menuturkan, jika PDIP serius dengan komitmen transparansi dalam penggunaan dana sumbangan maka hal itu bisa menjadi nilai plus. Sebab, cara PDIP itu merupakan awal yang baik bagi partai untuk mencari dana halal secara terbuka.
"Nanti dampaknya juga akan baik ke kader partai. Dengan transparansi, kader pun tidak lagi adu banyaknya duit sumbangan, tapi adu ide dan idealisme," ujarnya.
Kristiadi juga mengharapkan PDIP bisa menginisiasi pembuatan undang-undang tentang pembiayaan partai politik secara transparan yang melibatkan publik. “Mumpung lagi berkuasa, saya harap PDIP mau mengajak pemerintah dan DPR membuat legislasi yang mendorong terbangunnya sistem keuangan parpol yang transparan serta akuntabel," cetusnya. (ara/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun Jokowi-JK, Fadli Zon: Penegakan Hukum Masih Jadi Alat Politik
Redaktur : Tim Redaksi