jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kali ini dia memberikan penilaian dalam bidang hukum.
"Penegakkan hukum satu tahun Jokowi-JK, hukum masih jadi alat politik. Satu tahun pemerintahan, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia," kata Fadli melalui siaran persnya, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Dari Penjara, SDA Makin Kuat Pimpin PPP
Politikus Gerindra itu menilai, penegakan hukum di Indonesia dalam satu tahun ini sangat kental unsur politiknya. Misalnya saja dalam kisruh internal partai Golkar dan PPP.
"Kita saksikan intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya. Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum," ujarnya.
BACA JUGA: Ical: Menkumkam Harus Terbitkan SK Munas Golkar Bali
Selain itu, Jokowi dinilai juga melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatar belakang kader partai. Akibatnya, potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
"Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatar belakang politisi. Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," pungkas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu .(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Didesak Panggil Menteri Rini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesalahan Novanto dan Fadli Dinilai Setara dengan Krisna Mukti
Redaktur : Tim Redaksi