jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diisyaratkan bakal mengangkat menteri dari unsur partai politik (parpol). Pasalnya, PDI Perjuangan (PDIP) selaku parpol yang menaungi Jokowi tak mempermasalahkan jika ada kursi menteri yang diberikan kepada ketua umum (ketum) parpol.
"Tidak ada aturan soal kabinet dan ketua umum partai," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (31/7).
BACA JUGA: Rachmawati: Spanduk Ucapan Selamat Jokowi Bentuk Makar
Tjahjo yakin ketum parpol tetap bisa bekerja maksimal jika dipercaya sebagai menteri. Menurutnya, pimpinan parpol pasti bisa membagi waktu antara tugas negara dan tugas partai.
Ia meminta agar jangan dipukul rata bahwa pimpinan parpol tidak bisa fokus menjalankan tugas negara.
BACA JUGA: Bawaslu Harus Hentikan Niat KPU Buka Seluruh Kotak Suara
"Semua berpulang pada masing-masing individu dalam membagi waktunya," ujar ketua Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK.
Apalagi, sambung Tjahjo, kontrol publik terhadap pemerintah saat ini sangat tinggi. Ia memastikan, menteri-menteri di kabinet Jokowo-JK akan bekerja dengan baik karena dipantau oleh masyarakat.
BACA JUGA: Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Menurun 13 Persen
"Kan ada kontrol masyarakat dan kontrol diri," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Minta Australia Gaet KPK Usut Informasi Wikileaks
Redaktur : Tim Redaksi