jpnn.com - jpnn.com -Partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di DPR siap meladeni wacana penggunaan Hak Angket Penyadapan, yang diinisiasi anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.
"Kami tidak dalam posisi melarang mereka. Tapi tadi baru ada pertemuan walaupun tidak resmi, koalisi pendukung pemerintah masih solid. Seandainya ini serius, kami juga siap menghadapinya di Senayan," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Trimeyda Pandjaitan di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (3/2).
BACA JUGA: Tak Setuju Hak Angket, PKS Pilih Fokus ke Ahok
Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan ini awalnya kaget dengan wacana Angket tersebut. Sebab, isu hukum sudah beralih menjadi isu politik. Juga, Basuki T Purnama (Ahok) maupun pengacaranya, tidak pernah menyebut telah menyadap pembicaraan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.
Tapi apa pun keputusan politik Fraksi Partai Demokrat di DPR, pihaknya menyatakan siap meladeninya. "Sudah ada komunikasi informal dengan koalisi pendukung Pak Jokowi-JK, kami solid. Siap kalau itu diinisiasi dan sampai menjadi hak angket," tegasnya.
BACA JUGA: Komisi Intelijen DPR Yakin Penyadap SBY Bukan BIN
Bang Trimed juga memandang penggunaan hak dewan itu bukan hal yang istimewa. Dasar pengajuannya juga tidak sulit. Cukup diusulkan 25 orang anggota dari beberapa fraksi. Bahkan, PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan juga biasa melakukannya.
"Bagi kami tidak ada yang istimewa, walaupun terus terang, kami mempertanyakan. Apa yang mau ditanyakan ke pemerintah soal penyadapan itu?" pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: DPR Gulirkan Hak Angket Tentang Penyadapan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Pentingnya Gulirkan Hak Angket Penyadapan?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam